Setop PLTU, RI Gak Akan Ngemis Minta Duit ke Negara Lain!

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia punya target mencapai netral karbon pada 2060 mendatang atau lebih cepat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meninggalkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

Negara maju menginginkan agar Indonesia mencapai netral karbon lebih cepat dan mempercepat memensiunkan PLTU. Hanya saja, target yang sudah dipatok pemerintah sudah realistis, karena transisi ke energi bersih membutuhkan dana yang tidak sedikit. Bila negara-negara maju tersebut menginginkan percepatan transisi energi, maka seharusnya memberikan bantuan pendanaan. Namun demikian, Indonesia tidak akan mengemis hanya untuk mempercepat penghentian PLTU atau transisi energi ini.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana.

"Kalau diminta percepatan, kita bisa melakukanya dengan bantuan internasional. Bantuan ini kita tidak mengemis, tapi kalau mau bantu silahkan, sementara kalau tidak mau bantu ya begini jalannya," ungkap Rida dalam Webinar Kadin, Rabu (24/11/2021).

Rida menegaskan, Indonesia memiliki road map yang jelas dalam mencapai netral karbon atau net zero emission, baik dengan bantuan sendiri maupun bantuan internasional. Tentunya, imbuhnya, kalau dibantu pendanaan dan teknologi luar negeri, maka prosesnya bisa lebih cepat dari 2060.

Saat ini pemerintah juga berencana memensiunkan beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Uap pada 2030. Pemerintah pun tidak lagi membuka pembangunan baru proyek PLTU, kecuali yang sudah dalam kepastian pendanaan (financial close) dan konstruksi.

"Sekiranya kalau mampu early retirement pembangkit batu bara (PLTU) tetap ada mungkin kita NDC (Nationally Determined Contribution) mencapai 50%. Di sisi lain waktunya juga bisa dipercepat kalau dibantu internasional, tapi kita tidak mengemis," tegasnya.

Rida juga tidak menampik bahwa pemerintah butuh uang yang banyak untuk melakukan transisi ke Energi Baru Terbarukan (EBT). Hanya saja, komitmen pendanaan dari negeri luar sampai saat ini belum diterima Indonesia, sehingga peta jalan menuju energi bersih masih stagnan.

"Duitnya mana, kalau janji-janji dari tahun 2015 sudah ada tiap tahun katanya bakal ada US$ 100 miliar, tapi ini belum ada. Dan ini terulang lagi. Presiden juga kesel meski ini nanti isunya akan dibawa ke KTT G20 nanti," katanya.

Seperti diketahui, dalam mencapai NDC 2030 KTT Iklim, Indonesia menargetkan bisa mengurangi emisi karbon sebesar 29% dengan pendanaan sendiri dan 41% bila ada bantuan internasional.