Curhat Abdi Negara yang Ketakutan Menghadapi 'Kiamat' PNS

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Joko Widodo pernah memiliki komitmen untuk mengganti PNS dengan robot kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Lalu, bagaimana respons para PNS?

CNBC Indonesia melakukan beberapa wawancara kepada para abdi negara. Kebanyakan dari mereka, mengaku khawatir jika pekerjaan mereka digantikan oleh robot.

Ratu, seorang PNS di sebuah kementerian berpandangan, kementerian/lembaga negara masih membutuhkan tenaga manusia. Di tengah masih banyak minat masyarakat untuk menjadi PNS, menurut dia, sebaiknya otoritas tidak sepenuhnya mengganti pekerjaan manusia dengan robot.

"Indonesia masih kurang sama sumber daya manusia (SDM), gimana nanti diganti dengan teknologi. Makin berkurang dong SDM-nya, gimana orang-orang yang ingin jadi PNS?," tuturnya.

Melalui teknologi, Ratu membantu dirinya dalam menyelesaikan pekerjaanya. Namun, di sendiri khawatir jika benar pekerjaan PNS digantikan oleh robot. Ia berharap agar tidak semua pekerjaan yang dikerjakan PNS ini digantikan oleh robot.

"Takut sih ya lumayan takut. Namun, kalau tujuannya untuk mempermudah, tapi teknologi itu sendiri kan buatan manusia. Secara logikanya gitu," tuturnya saat diwawancarai, Selasa (23/11/2021).

Ketakutan yang sama juga diakui oleh Dita, seorang PNS di salah satu kementerian/lembaga. Menurut Dita, pekerjaan PNS tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh robot. Sebab intelektual manusia dan robot tidak akan pernah bisa sebanding.

"Artificial Intelligence tidak akan bisa menggantikan intelijensia manusia itu sendiri. Jadi, seharusnya tetap membutuhkan manusia dalam beberapa bidang. Kalau secara keseluruhan (digantikan robot), kayaknya enggak (bisa) deh," tutur Dita.

Dita punya kecemasan yang sama dengan Ratu. Kendati demikian, dia takut komitmen Jokowi untuk menggantikan PNS dengan tenaga robot benar-benar terjadi.

"Takut. Aku melihatnya yang di restoran Jepang dan China yang sudah menggunakan teknologi 100% dari robot, itu aja sudah deg-degan duluan. Hah, seriously kita gak akan dipakai lagi, ke depannya kita gimana?," tuturnya.

Baca: Dilarang Pemerintah, Bye Libur Natal & Akhir Tahun!

Adapun menurut Daffa, seorang pekerja honorer di Pemprov DKI Jakarta mengungkapkan, Presiden harus berpikir dengan matang jika ingin menggantikan pekerjaan PNS dengan robot.

Jika benar pekerjaan PNS digantikan robot, lantas PSN yang bekerja sekarang ini, akan bekerja sebagai apa. Meskipun memang teknologi akan membuat efisien kinerja PNS.

Daffa sendiri merasa khawatir jika pekerjaan di kementerian/lembaga negara digantikan dengan robot artificial intelligence.

"Takut sih ya lumayan takut. Namun, kalau tujuannya untuk mempermudah, ya jangan semuanya tergantung dengan teknologi. Mungkin ada beberapa yang dibuat oleh manusia dan beberapa pake teknologi. Jadi gak penuh teknologi gitu," tutur Daffa lagi.

Senada dari yang lainnya, Andhika seorang PNS di Pemprov DKI Jakarta, berpandangan meskipun teknologi bisa menggantikan manusia, namun sumber daya manusia (SDM) tetap menjadi tulang punggung untuk kemajuan bangsa.

Andhika sepakat apabila ada sebagian pekerjaan yang dikerjakan oleh PNS digantikan robot, namun mayoritas pekerjaan masih harus dikerjakan oleh manusia. Terlebih PNS juga masih dibutuhkan oleh masyarakat.

"Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu mungkin bisa (digantikan robot) ke depannya. Tapi, kembali lagi karena PNS juga banyak dibutuhkan oleh masyarakat," tuturnya

Menurut dia, otoritas bisa memulai dengan membuat peta jalan atau roadmap, bagaimana seharusnya PNS dengan kinerja manusia bisa optimal.

"Sebenarnya bagi ASN dimanapun berada jika kita mampu compete, advance dengan teknologi, saya kira gak ada masalah. Yang jadi masalah dari masing-masing ASN tidak ada keinginan untuk belajar," ujarnya.

"Karena mau tidak mau, kita sebagai ASN harus beradaptasi, kalau saya pribadi tidak ada masalah (jika pekerjaan ASN digantikan robot).

Untuk diketahui, Jokowi pada Musrenbangnas RPJMN 2020-2024 pada Desember 2019 lalu pernah mengungkapkan, bahwa dirinya memiliki komitmen untuk mengganti PNS dengan robot kecerdasan buatan.

Rencana tersebut akan menggantikan eselon III dan eselon IV di kementerian yang menghambat birokrasi, dan akan digantikan dengan robot AI.

"Ini bukan barang yang sulit. Barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun nasional," ujar Jokowi kala itu.

Jokowi menegaskan ini merupakan upaya pemerintah untuk melakukan penyederhanaan birokrasi agar cepat dalam merespons perubahan dunia. Eks Wali Kota Solo itu tak ingin masalah ini semakin mengakar.

Kehadiran kecerdasan buatan dalam struktur pemerintahan menurutnya akan membuat pelayanan birokrasi semakin simpel. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun memastikan, siapapun yang akan terkena pemangkasan tidak akan mengalami pengurangan pendapatan.

"Nanti dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki, memutuskan akan cepat sekali kalau kita pakai AI. Tidak bertele-tele, tidak muter-muter," tegasnya.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article "Kiamat" PNS Semakin Dekat