Internasional

Waspada Angin Ribut, Biden Mau Boikot Olimpiade Beijing

Thea Fathanah Arbar, CNBC Indonesia

19 November 2021 07:30

Foto: Presiden terpilih Joe Biden. (AP/Evan Vucci)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden sedang mempertimbangkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing, China. Langkah ini diambil untuk memprotes perlakuan pemerintahan Presiden Xi Jinping terhadap minoritas Muslim Uyghurnya.

Di bawah boikot diplomatik, atlet Amerika masih akan berpartisipasi dalam pertandingan. Tetapi delegasi resmi pejabat pemerintah AS tidak akan hadir pada Olimpiade yang dimulai 4 Februari 2022 mendatang.

Baca:

Ini 'Senjata' Mematikan China Hancurkan Bitcoin

"(Boikot diplomatik Olimpiade China) sesuatu yang (sedang) kami pertimbangkan," konfirmasi Biden kepada wartawan selama pertemuan di Oval Office dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Kamis (18/11/2021).

Gagasan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Beijing bukanlah hal baru. Pada awal April, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan AS sedang dalam pembicaraan dengan sekutu utama untuk memprotes catatan hak asasi manusia China di Olimpiade Musim Dingin.

Awal pekan ini, The Washington Post melaporkan bahwa pengumuman boikot diplomatik AS terhadap Olimpiade Beijing kemungkinan akan terjadi sebelum akhir bulan.

Aktivis hak asasi manusia telah lama menyerukan boikot global terhadap Olimpiade Beijing, yang mereka sebut sebagai "Genocide Games". Mereka juga mendesak Komite Olimpiade Internasional untuk menunda atau memindahkan acara tersebut dari China.

Tetapi pemerintah negara Barat umumnya menolak keras gagasan boikot penuh terhadap pertandingan tersebut. Mereka menganggap ini sebuah hukuman yang tidak adil bagi atlet atas kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah tuan rumah.

Beijing telah menuai kecaman internasional atas "program represi yang ekstensif" terhadap anggota kelompok etnis minoritas Muslim Uighur. Namun Beijing menyangkal bahwa itu melanggar hak asasi manusia Uighur.

Pada Maret, AS dan sekutunya memberlakukan sanksi terhadap beberapa pejabat di provinsi Xinjiang, tanah air tradisional orang-orang Uyghur. Sanksi itu tetap berlaku hingga kini.