Fakta Harta Kekayaan RI Rp 11.000 T, Beneran Nggak Sih?

Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia

18 November 2021 08:05

Infografis: RI Punya Harta Karun Top 6 Dunia, Minimal Bisa buat 78 Tahun! — Foto: Infografis/RI Punya Harta Karun Top 6 Dunia, Minimal Bisa buat 78 Tahun!/Arie Pratama

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melaporkan, nilai aset kekayaan negara sepanjang 2020 meningkat Rp 4.397 triliun menjadi Rp 11.098 triliun. Kenaikan tersebut terjadi karena ada revaluasi aset.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun (LKPP) 2020, aset kekayaan negara tersebut berupa barang milik negara (BMN) dan non BMN.

Aset negara berupa BMN disajikan dalam pos aset lancar berupa persediaan. Kemudian aset tetap berupa tanah, bangunan, infrastruktur, peralatan mesin, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya. Serta aset lainnya yakni berupa aset tak berwujud, kemitraan, dan aset lainnya. Sementara aset kekayaan negara yang berupa non BMN berupa investasi, kas piutang, dan aset lainnya.

Secara rinci, aset tetap negara pada 2020 mencapai Rp 5.976,01 triliun atau naik 53,48% dari Rp 5.949,59 triliun pada 2019.

Kemudian pada aset lancar Rp 665,16 triliun, aset lainnya Rp 1.225 triliun, investasi jangka panjang Rp 3.173 triliun, dan piutang jangka panjang Rp 59,32 triliun.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Rionald Silaban mengungkapkan sepanjang tahun 2020, nilai barang milik negara tahun lalu mencapai Rp 6.585 triliun atau 59,3% dari total aset yang mencapai Rp 11.098 triliun.

"Terjadi peningkatan nilai sebesar Rp 4.397 triliun, jika dibandingkan pada nilai sebelum pelaksanaan kegiatan revaluasi BMN," ujarnya dalam acara Apresiasi Kekayaan Negara secara virtual, dikutip Rabu (17/11/2021).

Berdasarkan catatan DJKN, aset tetap yang paling besar adalah tanah yakni sebesar Rp 4.539,89 triliun atau 80% dari aset tetap.

Rionald mengungkapkan dalam waktu tiga tahun terakhir, DJKN terus mengembangkan inovasi, sinergi yang diaplikasikan untuk mengelola BMN yang saat ini telah menunjukkan hasil.

Beragam optimalisasi aset negara, juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kontribusi BMN terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP).