
Helikopter Uang Jokowi Sudah Disebar Rp 483 T, Kamu Dapat?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga melaporkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 12 November 2021 baru mencapai Rp 483,91 triliun atau 65% dari pagu anggaran yang sebesar Rp 744,77 triliun.
"Realisasi PEN sudah 65% atau Rp 483,91 triliun dari pagu yang sebesar Rp 744,77 triliun," jelas Airlangga dalam konferensi pers, Senin (15/11/2021).
Secara rinci, dari klaster kesehatan, sudah terserap sebesar Rp 129,3 triliun atau 60,1% dari pagu anggaran yang sebesar Rp 214,96 triliun.
Realisasinya antara lain digunakan untuk diagnostik (testing dan tracing) sebesar Rp 3,09 triliun atau setara dengan 68,7%, therapeutic untuk insentif dan santunan tenaga kesehatan (nakes) Rp 14,47 triliun atau setara dengan 76,4%, dan pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi Rp 26,6 triliun atau 46,1%.
Kemudian pada program perlindungan sosial, sudah terserap Rp 139,04 triliun atau mencapai 74,5% dari pagu anggaran yang sebesar Rp 186,64 triliun.
Realisasi pada program perlindungan sosial antara lain digunakan untuk program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 26,6 triliun atau 94,3% dari pagu Rp 28,31 triliun, kartu sembako Rp 33,22 triliun atau 66,6% dari pagu Rp 49,89 triliun.
Kemudian diperuntukan untuk pembagian BLT Desa Rp18,85 triliun atau 65,5% dari pagu Rp28,8 triliun. Pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah (BSU) yang realisasinya sudah sebesar Rp 6,7 triliun atau 76,1% dari pagu Rp8,8 triliun.
Serta program kartu prakerja yang telah diberikan kepada 5.932.867 penerima dengan total insentif yang telah disalurkan selama tahun ini sebesar Rp 11,6 triliun.
Adapun pada program prioritas, sudah mencapai Rp 74,39 triliun atau mencapai 63,1% dari pagu Rp 117,94 triliun. Kemudian dukungan UMKM dan korporasi Rp 78,73 triliun atau 48,5% dari pagu sebesar Rp 162,4 triliun, dan insentif usaha Rp 62,47 triliun tau 99,4% dari pagu Rp 62,83 triliun.
(cha/cha)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Menteri, Gubernur Dapat Ultimatum Jokowi Soal Laporan BPK