Ekonomi Kearifan Lokal, Bupati Jayapura Raih Penghargaan Ini
Foto: Mathius Awoitauw Raih “ Breakthrough Award on Sociocultural-Based Development”
Jakarta, CNBC Indonesia - Media ekonomi dan terintegrasi CNBC Indonesia menggelar CNBC Indonesia Awards 2021 ''The Best Regional Leaders',' sebagai wujud apresiasi dan kinerja yang telah diraih para pelaku ekonomi hingga pemimpin daerah sepanjang tahun 2021.
Atas terobosan yang dilakukan dalam membangkitkan perekonomian Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, dinobatkan jadi "Breakthrough Award on Sociocultural-Based Development". Penghargaan ini diberikan secara virtual kepada Bupati Jayapura Mathius Awoitauw.
"Terima kasih atas penilaian dan penghargaan yang diberikan, kepada Kabupaten Jayapura hari ini. Saya terima dengan senang hati, dan mudah-mudahan bisa memberikan motivasi," kata Mathius dalam sambutannnya, Senin (15/11/2021).
Dia mengungkapkan kearifan lokal dalam bidang apa saja seharusnya bisa kesinambungan pembangunan bisa berjalan, terutama dengan partisipasi masyarakat.
"Dengan begitu mereka sendiri bisa merasakan manfaatnya, dengan penghargaan ini mudah-mudahan Kabupaten Jayapura bisa lebih baik," kata Mathius.
Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Papua menjadi prioritas pembangunan di luar Jawa, demi pemerataan ekonomi. Namun dalam mewujudkan cita-cita mulia tersebut, permasalahan seringkali hadir karena kendala sosiokultural yang diabaikan.
Untuk membangun infrastruktur fisik seperti jalan raya hingga jembatan, pengadaan lahan mesti dilakukan. Namun, aspek pembebasan lahan seringkali menjadi problematika yang muncul dalam pembangunan infrastruktur fisik untuk meningkatkan konektivitas. Aspek sosiokultural berupa keberadaan masyarakat adat terkadang tidak diperhitungkan.
Paradigma bahwa negara adalah pemilik legal tiap jengkal lahan di Tanah Air cenderung berkonsekuensi negatif bagi keberadaan tanah adat. Mereka yang selama ini punya keterikatan dan nilai historis atas lahan menjadi terpinggirkan dan bahkan tak jarang tersingkirkan.
Pembangunan infrastruktur untuk pemerataan ekonomi tidak semestinya berujung pada marjinalisasi eksistensi masyarakat adat, karena justru justru mencederai tujuan utama pembangunan yang inklusif yakni: warga negara. Itulah yang diyakini Bupati Jayapura Mathius Awoitauw dan menjadi fokus dalam pendekatan pembangunan yang dijalankan.
Papua memang masih sangat kental dengan masyarakat adatnya. Berdasarkan penelusuran Tim Riset CNBC Indonesia, setidaknya ada 24 suku yang membentuk komunitas adat terbesar di Papua. Masyarakat adat ini tersebar di berbagai pelosok Tanah Irian, termasuk di Jayapura.
Dalam aspek pembangunan daerah seringkali masyarakat adat tidak dilibatkan. Pola kebijakannya cenderung vertikal yaitu instruksi dari pusat ke daerah. Strategi komunikasi horizontal dengan masyarakat adat cenderung tidak dijalankan secara penuh.
Mathius mencoba menjembatani masalah pembangunan dan keberadaan masyarakat adat. Ia mengakui eksistensi masyarakat adat di Jayapura sejak periode pertamanya menjabat yakni pada November 2014 silam.
Kala itu, Mathius secara resmi memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat di Jayapura dengan menerima perwakilan dari sembilan komunitas adat (suku asli) terbesar di Jayapura yang hadir dan memberikan apresiasi atas langkah sang Bupati.
Pengakuan atas keberadaan masyarakat adat sebagai aspek penting dalam pendekatan pembangunan ekonomi dijalankan untuk menghindari gesekan sosial, dan mengefektifkan diseminasi kebijakan pemerintah, terutama di tengah pandemi. Pendekatan inilah yang membuat Mathius meraih kepercayaan masyarakat Jayapura untuk memimpin pada periode yang kedua.
Terobosan Pemkab Jayapura dalam menjalankan prinsip pembangunan ekonomi berbasiskan aspek sosiokultural terwujud dalam bentuk program 'Distrik Membangun, Membangun Distrik (DMMD)'.
Mathius menyampaikan bahwa distrik memiliki peran strategis sebagai enam pusat: pusat pemberdayaan masyarakat adat; pusat pelayanan dasar; pusat inovasi dan kewirausahaan; pusat pertumbuhan ekonomi daerah; pusat sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup; serta pusat data, informasi, dan pengetahuan.
Keenam pusat tersebut ujung-ujungnya bermuara ke satu titik yaitu pusat pelayanan publik. Melalui program tersebut Mathius ingin menegaskan bahwa negara dan pemerintah hadir untuk melayani masyarakat, dengan mempertahankan aspek sosial kemasyarakatan.
Secara konkret, masyarakat yang tinggal di wilayah geografis terpencil seperti masyarakat adat tak perlu jauh-jauh pergi ke kota untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan mereka dapat terpenuhi hanya dengan datang ke distrik masing-masing saja.
Model pembangunan Mathius dianggap ideal untuk Papua. Program DMMD mendapat sambutan positif dan apresiasi dari pemerintah pusat dan didorong untuk diadopsi di wilayah lain. Presiden Jokowi pun mengakui program tersebut lewat Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020.
Tim Riset CNBC Indonesia mencatat, untuk jangka panjang, kebijakan publik yang ditempuh tersebut diharapkan bisa meningkatkan partisipasi Orang Asli Papua (OAP) dalam pembangunan daerah. Konsepnya adalah Dari OAP, untuk OAP dan oleh OAP sehingga konflik horizontal dan disintegrasi bangsa bisa dihindari.
[Gambas:Video CNBC]
Bupati Jayapura: PON XX Papua Bikin Ekonomi Daerah Melesat
(rah/rah)
