RI Jadi Presidensi G20 di 2022, Kemnaker Matangkan Persiapan!

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mematangkan persiapan Presidensi G20 Indonesia di bidang ketenagakerjaan, baik pada sisi substansi maupun sisi teknis.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan bertekad mencapai target excellent dari pelaksanaan Presidensi G20 di tahun 2022 nanti.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, saat membuka Pertemuan Teknis Tim Presidensi G20 EWG dan Penyusunan Agenda serta Administrative Circular G20 EWG (Employment Working Group) di Jakarta, Jumat (12/11).

"Sehingga kita harus mempersiapkan dan melaksanakan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya," ujar Anwar dalam keterangan tertulis, Minggu (14/11).

Di masa Presidensi G20, Indonesia juga akan melaksanakan EWG (pertemuan kelompok kerja ketenagakerjaan) dan Labour and Employment Minister's Meeting (LEMM, pertemuan menteri-menteri bidang ketenagakerjaan) di tahun 2022 mendatang.

Guna mensukseskan pada sisi teknis, Anwar mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembentukan, pelatihan, dan pembinaan bagi Liaison Officer (LO) dan Tim Teknis.

"Kita sudah kumpulkan Liaison Officer yang akan memberikan dukungan teknis agar kepemimpinan kita betul-betul bisa berjalan optimal," tambah Anwar.

Selain itu, dari sisi substansi, G20 bidang ketenagakerjaan akan mengangkat tema Improving The Employment Condition To Recover Together (Meningkatkan kondisi pekerjaan untuk pulih bersama).

Hal tersebut dilakukan untuk mendukung tujuan G20 Presidensi Indonesia 2022, yaitu Recover Together, Recover Stronger (Pulih bersama, pulih lebih kuat).

Lebih lanjut, terdapat juga empat isu prioritas yang menjadi fokus bahasan terkait dengan tema. Pertama, Sustainable Job Creation towards Changing World of Work (Penciptaan Lapangan Kerja Berkelanjutan menuju Perubahan Dunia Kerja).

Kedua, Inclusive Labour Market and Affirmative Jobs for Persons with Disabilities (Pasar Tenaga Kerja Inklusif dan Pekerjaan Afirmatif untuk Penyandang Disabilitas).

Ketiga, Human Capacity Development for Sustainable Growth of Productivity (Pengembangan Kapasitas Manusia untuk Pertumbuhan Produktivitas yang Berkelanjutan). Keempat, Adaptive Labour Protection in the Changing World of Work (Perlindungan Tenaga Kerja Adaptif di Dunia Kerja yang Berubah).

Anwar mengungkapkan, keempat isu tersebut berkaitan erat dengan tugas seluruh unit teknis Kemnaker. Untuk itu, ia berharap pelaksanaan EWG dan LEMM harus dijadikan sebagai pekerjaan bersama.

"EWG adalah event kita bersama, event yang menjadi tanggung jawab seluruh unit Kemnaker. Mulai dari substansi kita bicara masalah penciptaan lapangan kerja hingga perlindungan pekerja, ini semua berkaitan dengan unit eselon Kementerian Ketenagakerjaan," pungkas Anwar.

Dikutip situs BI, disebutkan bahwa G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU).

G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.

Berbeda dari kebanyakan forum multilateral, G20 tidak memiliki sekretariat tetap. Fungsi presidensi dipegang oleh salah satu negara anggota, yang berganti setiap tahun.

Sebagaimana ditetapkan pada Riyadh Summit 2020, Indonesia memegang presidensi G20 pada 2022, dengan serah terima yang dilakukan pada akhir KTT Roma (30-31 Oktober 2021).