Resmi! DPR Setujui Jenderal Andika Panglima TNI, Ini PR-nya

News - Anisatul Umah, CNBC Indonesia
06 November 2021 16:08
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari (kanan) foto bersama calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebelum RDPU, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11/2021). Foto: Geraldi/Man/dok DPR.go.id

Jakarta, CNBC Indonesia - Jenderal TNI Andika Perkasa disetujui Komisi I menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang memasuki masa pensiun.

Andika Perkasa mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat memberikan pesan kepadanya saat ditunjuk menjadi calon tunggal Panglima TNI

"[Pesan Jokowi] melaksanakan tugas yang terbaik dari beliau, begitu," kata Andika usai menjalani fit and proper test di gedung parlemen DPR, Jakarta, Sabtu (6/11/2021), dikutip Detiknews.


Menantu Jenderal (Purn) AM Hendropriyono ini mengatakan sejak awal dirinya tidak mengetahui siapa yang akan dipilih Jokowi menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

Dia pun berterima kasih kepada anggota Dewan dan menyatakan siap mengikuti proses lanjutan menjadi Panglima TNI.

"Oh nggak tahu. Terima kasih saya kepada Komisi I atas dukungannya dan saya siap melakukan apa yang harus dilakukan pada tahap selanjutnya," imbuhnya.

Andika mengungkapkan prioritas pertamanya setelah dilantik menjadi Panglima TNI nanti.

"Satu saja ya, prioritas pertama saya adalah bagaimana membuat kita lebih memegang peraturan perundangan sebagai dasar kita. Khususnya kami pelaku di bawah yang melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah maupun tugas-tugas yang menurut kami perlu dilakukan. Itu saja, peraturan perundangan," ujar Andika.

Mantan KSAD dan Komandan Paspampres ini ini mengingatkan pentingnya mematuhi peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, Andika mengatakan TNI tidak bisa bertindak seenaknya.

"Karena itu bagi saya sangat penting, kita nggak bisa lagi seenaknya atau bertindak seolah kita punya kewenangan," tuturnya.

Andika menekankan TNI akan mematuhi hukum yang berlaku. TNI berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Yang kita akan lakukan ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Benar-benar itu, peraturan hukumnya gimana, ya kita harus gitu," imbuh Andika.

Adapun Komisi I DPR RI sudah memutuskan menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI selanjutnya menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

Keputusan itu disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid berdasarkan hasil rapat internal Komisi I setelah pelaksanaan proses fit and proper test Andika Perkasa di ruang rapat Komisi I DPR RI, Jakarta Pusat, Sabtu (6/11/2021).

Meutya menyampaikan salah satu keputusan yang disetujui Komisi I DPR adalah pemberhentian dengan hormat Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.

"Menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsekal TNI Hadi Tjahjanto SIP sebagai Panglima TNI," kata mantan anchor Metro TV ini.

Tak hanya itu, Meutya menyampaikan persetujuan selanjutnya, yakni Panglima TNI yang baru akan dijabat oleh Jenderal Andika Perkasa. Surat persetujuan secara resmi akan ditandatangani oleh Komisi I DPR.

"Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, SE, MA, MSC, sebagai Panglima TNI," ujarnya.

Dalam keterangan resmi di situs DPR.go.id, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meyakini calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mampu membawa TNI menjadi institusi yang lebih profesional, kendati rentang masa jabatan Panglima TNI yang baru cukup singkat, hanya selama 13 bulan, sebelum memasuki masa pensiun.

"Saya yakin Pak Andika dalam masa yang 1 tahun 1 bulan ini dia akan mampu untuk membawa TNI menjadi lebih profesional," ujar Kharis di Gedung Nusantara II, Senayan.

"Ya pasti sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi panglima TNI, sesuai dengan UU TNI tu kita akan dalami seperti apa calon panglima TNI kita ini," tambah politisi PKS ini.

Sebab itu, Kharis meminta agar Panglima TNI ke depan dapat menjaga kedaulatan negara, baik yang bersifat Operasi Militer atau Operasi Militer Selain Perang (OMSP) seperti penanganan pandemi Covid-19.

"PR yang pertama menyangkut profesionalitas. Kedua, tingkat kesejahteraan prajurit. Ketiga, juga saya kira modernisasi alutsista juga sangat diperlukan. Di samping juga perlunya peningkatan untuk kerja sama dengan militer-militer negara lain dalam rangka meningkatkan skill, wawasan dan juga persahabatan dengan negara lain," pesan Kharis.


[Gambas:Video CNBC]

(tas/tas)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading