Pak Jokowi! Pengusaha Lapor, Pungli Masih Merajalela Nih

Ferry Sandi, CNBC Indonesia
02 November 2021 20:05
Sejumlah truk bongkar muat melintas di kawasan Tj Priok, Jakarta, Jumat, 11/6. Praktik pungutan liar (pungli) hingga saat ini masih merajalela di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seperti pengakuan beberapa supir kepada Presiden Joko Widodo, Kamis (11/6/2021), saat kunjungan ke pelabuhan utama Indonesia ini kemarin.
Para pekerja kerah biru ini mengeluhkan, bukan terkait masalah beratnya pekerjaan yang digelutinya, melainkan aksi premanisme juga pungutan liar yang kerap terjadi. Dia berharap, pihak aparat bisa lebih memperketat pengamanan area pelabuhan. Selain itu, pihaknya juga berharap ada transparansi biaya pelabuhan untuk semua aktivitas.

Dari dialog yang dilakukan supir truk dengan Presiden Joko Widodo kemarin, praktik premanisme terjadi saat keadaan jalan sedang macet di mana preman naik ke atas truk, lalu menodongkan celurit kepada supir untuk dimintai uang.

Adapun pungli terjadi di sejumlah depo. Pengemudi truk dimintai uang Rp 5.000 - Rp 15.000 supaya bongkar muat bisa lebih dipercepat pengerjaannya. Jika tidak dibayar, maka pengerjaan bongkar muat akan diperlambat. Hal ini terjadi di Depo PT Greating Fortune Container dan PT Dwipa Kharisma Mitra Jakarta. 
Pantauan CNBC Indonesia dilapangan saat di kawasan JICT tampak jarang hampir tak terlihat himbauan banner stop pungli diarea tempat keluarnya truk.

Suasana dipinggir jalan kawasan Tj Priok arah Cilincing juga tak terlihat para kenek parkir di pinggir jalan semenjak ramenya kasus pungli.
Foto: Suasana Tanjung Priok, Jakarta Utara (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan pengusaha mengakui persoalan biaya logistik masih penuh dengan tantangan, salah satunya adalah pungutan liar atau pungli yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Masalah klasik di Indonesia ini terus terjadi dari tahun ke tahun, tentunya sangat memberatkan pelaku usaha karena tambahan biaya yang tidak sedikit, bahkan hampir menembus dua digit persentase beban biaya.

"Kami memberi feedback pada pemerintah tentang pungli yang masih ada, ini harus tuntas. Pungli di Jabodetabek mendekati 10%. Di luar Jakarta masih banyak, kalau itu aja dibantu, kami sangat bersyukur hilang poin cost," kata Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Mahendra Rianto dalam Profit CNBC Indonesia, Selasa (2/11/21).

Selain pungli, kewajiban tes PCR juga menjadi beban saat ini. Meskipun banyak sopir dan pelaku logistik sudah divaksin, namun persyaratan dalam mobilisasi tersebut dirasa tidak perlu dan menjadi biaya yang tidak sedikit.

"Persaingan, kami nggak ngeluh dengan konsep bisnis rintisan yang dia bisa potong channel distribusi. Nggak apa-apa kita bersaing efisiensi, service level, tapi tolong bantu unnecessary cost yang kita tanggung, dua poin tadi PCR dan pungli," kata Mahendra.

Berbagai biaya tambahan itu sulit untuk dibebankan kepada klien atau pengguna dari industri. Kalaupun iya, maka masyarakat akhir atau end user yang bakal menanggung bebannya.

"Jadi yang kejepit penyedia logistik," ujar Mahendra.


(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Curhat ke Jokowi, Sopir Priok Dipalak Preman Pakai Celurit!

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular