Tahun ini, 'Helikopter Uang' Jokowi Sudah Sebar Rp428 Triliun

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengumumkan telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 428,21 triliun dalam Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sampai dengan 15 Oktober 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, realisasi anggaran PC-PEN yang sebesar Rp 428,21 triliun tersebut setara dengan 57,5% dari pagu yang sebesar Rp 744,77 triliun.

Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah sangat fleksibel dalam merespons pandemi Covid-19, yang telah membuat banyak masyarakat kehilangan mata pencarian dan dunia usaha mengalami tekanan hingga kebangkrutan.

"Tahun 2021 ini dilakukan perubahan beberapa kali (anggaran PC-PEN), kalau kita lihat awalnya hanya didesain dengan Rp 428 triliun, namun kemudian ditingkatkan hingga mencapai Rp 744,77 triliun," jelas Sri Mulyani dalam webinar Sinergi Pengawasan Nasional Program PC-PEN 2021, Kamis (21/10/2021).

Sri Mulyani memerinci, anggaran klaster kesehatan sudah mencapai 53,9% atau mencapai Rp 115,84 triliun dari pagu anggaran yang sebesar Rp 214,96 triliun.

Pada klaster kesehatan tersebut, anggaran digunakan untuk mengonversi Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Asrama Haji Pondok Gede, pembagian paket obat untuk masyarakat, biaya perawatan untuk 580.290 pasien, dan insentif 1,26 juta nakes pusat.

Selain itu, anggaran juga digunakan untuk memberikan santunan kematian kepada 446 nakes, pengadaan 121,41 juta dosis vaksin, dan bantuan iuran JKN untuk 34,71 juta orang.

Anggaran kesehatan tahun ini, kata Sri Mulyani, telah melonjak hampir dua kali lipat dari anggaran kesehatan tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 160 triliun.

"Program untuk penanganan Covid-19 di bidang kesehatan juga melonjak tinggi, kalau tahun sebelumnya di bawah Rp 160 triliun, tahun ini bidang kesehatan mencapai lebih dari Rp 214 triliun dan hari ini realisasinya mencapai Rp 115,84 triliun," ujarnya.

Sementara itu, realisasi klaster perlindungan sosial mencapai Rp 122,47 triliun atau 65,6% dari pagu yang Rp 186,64 triliun. Anggaran digelontorkan untuk berbagai macam insentif kepada masyarakat, mulai dari PKH, bantuan sosial tunai (BST), Kartu Prakerja, kuota internet, bantuan uang kuliah tunggal (UKT), subsidi listrik, bantuan subsidi upah (BSU), dan bantuan besar dan sembako PPKM.

Lalu, dukungan UMKM dan korporasi terealisasi Rp 62,60 triliun atau 38,5% dari pagu Rp 162,40 triliun. Pemanfaatan anggaran digunakan untuk membantu pelaku usaha mikro (BPUM), imbal jasa penjaminan (IJP) kepada UMKM dan korporasi, penempatan dana di perbankan, subsidi bunga KUR.

Serta anggaran dari klaster UMKM dan Korporasi juga digunakan untuk pemberian penyertaan modal negara (PMN) kepada HK, Pelindo III, dan KIW. Ada pula bantuan berupa bantuan kepada ribuan pedagang kaki lima (PKL).

Sedangkan, insentif usaha telah terealisasi Rp 60,31 triliun atau 96% dari pagu Rp 62,83 triliun. Insentif usaha ini diberikan dalam bentuk insentif pajak, baik pajak penghasilan, PPN, hingga PPnBM. Adapun program prioritas mencapai Rp 65,69 triliun atau 55,7% dari pagu Rp 117,94 triliun. Sedangkan, realisasi insentif usaha mencapai 95,8% dari pagu Rp 62,83 triliun.

"(Insentif diberikan) karena restriksi masyarakat (akibat PPKM) menjadi lebih ketat. Ini pasti menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, masyarakat kehilangan mata pencaharian atau menurun pendapatannya. Banyak usaha yang kemudian mengalami tekanan atau kebangkrutan," ujarnya.