Solar Subsidi Rawan Ditimbun, Begini Solusi Ahok

News - Anisatul Umah, CNBC Indonesia
19 October 2021 14:25
Ahok melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur, Senin (27/9/2021), Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang dikelola PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB). (Dok: Tangkapan layar ig basukibtp)

Jakarta, CNBC Indonesia - Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar bersubsidi rawan dilakukan penimbunan, terutama ketika disparitas harga Solar subsidi dan non subsidi berbeda jauh.

Seperti diketahui, harga Solar subsidi saat ini dipatok hanya Rp 5.150 per liter dengan subsidi tetap Rp 500 per liter, sementara harga Solar non subsidi, berdasarkan data Pertamina per 18 September 2021, untuk jenis Dexlite mencapai sekitar Rp 9.500 - Rp 9.900 per liter dan Pertamina DEX sekitar Rp 11.150 - Rp 11.550 per liter.

Belum lama ini PT Pertamina (Persero) bersama pihak berwajib mengungkap praktik penyalahgunaan dan penimbunan Solar subsidi di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.


Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun angkat bicara dan memberikan solusi atas masalah ini. Dia mengusulkan agar subsidi diberikan langsung ke orang, bukan lagi pada barang, alias diterapkan dengan skema subsidi tertutup.

"Kalau saya pribadi dari dulu lebih suka subsidi ke orang, bukan di barang," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Selasa (19/10/2021).

Menurut Ahok, jika subsidi dilakukan secara tertutup dan terjadi ketidakakuratan data, maka akan mudah untuk dilakukan perbaikan. Penerima bisa diminta mengembalikan uangnya dan yang berhak menerima subsidi tapi belum terdaftar, bisa langsung mendaftar.

"Jika data tidak akurat juga mudah diperbaiki dan penerima bisa diminta kembalikan uangnya dan yang belum terima bisa mendaftarkan diri," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, Pertamina saat ini sudah punya Call Center 135. Melalui call center ini, Pertamina siap menyampaikan data pengaduan.

"Pertamina siap sediakan (call center) No.135 untuk kami sampaikan data pengaduan. Setiap penerima subsidi langsung namanya diumumkan di kantor desa dan website. Pertamina siap untuk update data data tersebut di website resmi Pertamina," paparnya.

Dia juga mengusulkan agar skema pemberian subsidi langsung berbasis ke penerima ini juga diterapkan untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG). Pasalnya, imbuhnya, banyak juga masyarakat yang dianggap layak menerima subsidi, tapi justru lebih memilih menggunakan kayu bakar, bukan LPG.

"Sekalian LPG juga, orang yang dianggap layak penerima subsidi sering kali malahan naik sepeda dan pakai kayu bakar di kampung, tidak pakai LPG," lanjutnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Mantan Direktur Utama Pertamina periode 2006-2009 Ari Soemarno. Ari juga mengusulkan perubahan skema subsidi Solar. Ari mengusulkan agar subsidi Solar diubah menjadi subsidi langsung berbasis ke orang, bukan lagi berbasis komoditas.

Jika hal ini dilakukan, maka menurutnya penimbunan akan bisa ditekan karena harga jual Solar di SPBU seragam.

"Ya hapus subsidi komoditas Solar dan ganti dengan subsidi langsung ke yang berhak. Kalau dilakukan penjatahan volume tertentu kepada pihak yang berhak atas subsidi, pasti efektivitasnya rendah," ungkap Ari kepada CNBC Indonesia, Selasa (19/10/2021).


[Gambas:Video CNBC]

(wia)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading