Masih Terjadi Sampai Detik Ini: Penimbunan Solar Karena Harga
Foto: Dok Pertamina
Jakarta, CNBC Indonesia - Baru-baru ini praktik penyalahgunaan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis solar bersubsidi, terungkap ke publik.
Kejadian penimbunan ini terjadi di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada 20 September 2021 lalu.
Namun, nyatanya kasus penimbunan BBM bersubsidi ini bukan kali ini saja terjadi. Kasus serupa sebelumnya juga sering terjadi dan terus terulang hingga saat ini.
Lantas, apa penyebabnya?
Mantan Direktur Utama Pertamina periode 2006-2009 Ari Soemarno mengatakan bahwa disparitas harga antara BBM bersubsidi dan non subsidi ini lah yang menjadi penyebab terus terulangnya penyelewengan BBM subsidi.
Seperti diketahui, harga Solar subsidi saat ini dipatok hanya Rp 5.150 per liter, sementara harga Solar non subsidi, berdasarkan data Pertamina, untuk jenis Dexlite per 18 September 2021 mencapai sekitar Rp 9.500 - Rp 9.900 per liter dan Pertamina DEX sekitar Rp 11.150 - Rp 11.550 per liter.
Disparitas harga yang jauh ini menurutnya membuat banyak pihak ingin mendapatkan BBM yang jauh lebih murah, padahal mereka bukan yang berhak menerima subsidi.
"Pastilah itu akibat disparitas harga. Solar subsidi hanya Rp 5 ribuan/liter, non subsidi Rp 11-12 ribuan," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Selasa (19/10/2021).
Dia menegaskan sektor-sektor seperti perkebunan dan pertambangan tidak diperkenankan untuk menggunakan BBM subsidi. Akan tetapi, karena disparitas yang besar, maka banyak penyalahgunaan.
"Tapi dengan disparitas harga begitu besar, pasti banyak permainan penyalahgunaan di agen/dealer/distributor atau pun juga oknum petugas atau aparat di lapangan," jelasnya.
Kondisi yang sama menurutnya pernah terjadi pada komoditas minyak tanah bersubsidi, di mana ada disparitas harga sampai lebih dari 100%. Kondisi ini membuat penyelewengan semakin tinggi.
"Minyak tanah bersubsidi volume yang diselewengkan dan dijual ke industri lebih dari separuhnya. Pertamina tidak mungkin mampu mengawasinya di lapangan," paparnya.
Sebelumnya, Pjs Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations Pertamina, Fajriyah Usman menegaskan praktik penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi merupakan tindak pidana karena sangat merugikan negara.
Sayangnya, praktik penyalahgunaan dan penimbunan BBM masih terjadi di masyarakat. Menurutnya penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut juga menyengsarakan masyarakat karena aksi penimbunan berpotensi menimbulkan kelangkaan.
"Karena volume penyaluran BBM bersubsidi telah dipagu oleh kuota dengan memperhitungkan kebutuhan masyarakat," kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (18/10/2021).
Diketahui, Pertamina dan Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Korpolairud Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Kepolisian berhasil mengungkap penampungan BBM jenis solar bersubsidi secara ilegal di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
Penggerebekan merupakan hasil pengembangan kasus serupa di Pelabuhan Tegal, Jawa Tengah, pada 20 September lalu. Kasus bermula saat diketahui adanya penurunan penjualan solar non subsidi ke industri.
Selanjutnya, Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri memulai pengintaian dan pengamatan dari 4 Agustus hingga 3 September 2021. Hasilnya, pada 20 September 2021, dilakukan penangkapan pelaku penyalahgunaan solar bersubsidi di kapal yang tengah berada di Pelabuhan Tegal, Jawa Tengah.
Berdasarkan hasil pengembangan dilakukan penggerebekan gudang penampungan BBM bersubsidi jenis solar ilegal di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Motif yang dilakukan pelaku adalah dengan cara mengangsu ke berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Semarang, Salatiga, dan Magelang.
[Gambas:Video CNBC]
Solar Subsidi Rawan Ditimbun, Begini Solusi Ahok
(wia)
