Ekonom INDEF Kritik Kereta Cepat Pakai APBN: Kurang Urgen!

News - Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
11 October 2021 13:40
Presiden Joko Widodo Meninjau Casting Yard #1  Kereta Cepat Jakarta - Bandung, Kabupaten Bekasi (Biro Pers Sekretariat Presiden/ Lukas)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka opsi pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan APBN. Hal itu dinilai akan membebani porsi belanja negara, terlebih terjadi cost over run atau pembengkakan nilai proyek.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Heri Firdaus mengatakan, suntikan APBN ke proyek ini akan membebani belanja negara yang seharusnya bisa digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 atau program prioritas lainnya.

"Seperti mengatasi jurang kemiskinan, stimulus ekonomi, membuka lapangan kerja yang lebih banyak. Tapi malah disuntikkan ke proyek KA cepat Jakarta Bandung. Menurut saya ini kurang urgen," katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (11/10/2021).

Menurut Heri, pemerintah harus mencari sumber pembiayaan lainnya yang tidak menggunakan belanja negara. Skemanya tetap harus business to business, kerja sama BUMN dengan swasta. Jika proyek ini memiliki nilai strategis yang tinggi, tentu masih banyak swasta yang berminat membiayai, meski ada pembengkakan nilai proyek.



Heri mengatakan nilai strategis proyek ini memang dipertanyakan banyak pihak. Karena jika memang menguntungkan APBN, tentu pemerintah tidak harus 'turun tangan' membiayai proyek.

Namun, dia belum mau berspekulasi apakah proyek ini menguntungkan, karena butuh kajian yang lebih jauh. Tapi secara garis besar proyek kereta cepat ini, terlalu pendek dari sisi trase sehingga tidak masuk pada unsur teknis operasional atau mencapai standar kecepatan.

Selain itu, harga tiket juga masuk dalam unsur keekonomian proyek ini. Jika harga tiket mahal, menurut Heru, tentu orang enggan menaiki kereta ini, dan lebih memilih transportasi yang sudah ada sebelumnya.

"Animo pasti besar saat naik kereta cepat ini beroperasi, orang mau coba. Tapi setelah naik sekali dua kali gitu doang. Tidak efisien dan mahal. Itu yang dikhawatirkan," katanya.

Untuk diketahui pendanaan proyek menggunakan APBN tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 93/2021 yang diterbitkan baru-baru ini. Di mana tertulis, pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, dapat berupa pembiayaan dari APBN.

Dalam perpres itu, Jokowi juga menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Ketua Komite bertugas mengkoordinasi dan menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mempercepat proyek ini. Salah satunya mengenai masalah kenaikan biaya proyek alias cost over run.

Sementara cost over run yang terjadi dalam proyek ini mencapai US$ 2 miliar atau setara dengan Rp 28,6 triliun (asumsi kurs Rp14.300 per US$). Sehingga total biaya proyek menjadi US$ 8 miliar atau sekitar Rp 114,40 triliun.



[Gambas:Video CNBC]

(miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading