Blak-blakan Basuki Jakarta Tenggelam Hingga Setop Air Tanah

News - Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
05 October 2021 12:45
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meresmikan Operasionalisasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) melalui Online Single Submission (OSS) di Gedung Auditorium PUPR Pusat, Jakarta, Selasa (5/10/2021). Operasionalisasi ini merupakan amanat UU Nomor 11 Tahun 2020  tentang Cipta Kerja beserta PP turunannya yaitu PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mendorong Pemerintah Pusat untuk menciptakan sistem perizinan terpadu.   (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan air tanah di Jakarta. Imbauan itu sebagai salah satu upaya supaya agar ibu kota tidak tenggelam.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, isu Jakarta tenggelam memang sudah lama dibahas. Menurut dia, beberapa kajian melaporkan Jakarta mengalami penurunan muka tanah 10 - 12 cm.

"Itu yang paling parah kalau kita lihat di Pluit, selain karena tanahnya konsolidasi, tapi juga banyak air tanah yang diambil," katanya di kantor Kementerian PUPR, Selasa (5/10/2021).



Basuki menjelaskan, negara lain juga sudah mengambil kebijakan itu. Misalnya Bangkok dan Tokyo mengambil kebijakan penghentian penggunaan air tanah.

Basuki pun menekankan pentingnya air di dalam tanah untuk mengisi rongga tanah yang kosong. Namun, menurut dia, untuk meregulasi penghentian air tanah, butuh stok kesediaan air bersih yang merata untuk masyarakat dengan cara penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

"Makanya kita buat waduk di Karian di Banten, untuk suplai air minum di Tangerang dan Jakarta, juga ada di Jatiluhur 1 dan Jatiluhur 2," ujarnya.

Menurut Basuki, sampai saat ini, sumber air bersih di Jakarta hanya berasal dari satu waduk di Tarum Barat. Itu juga tidak cukup untuk memberikan akses air bersih ke seluruh warga Jakarta.

"Makanya orang mengambil air tanah. Makanya sekarang ada program Jatiluhur 1 dan Jatiluhur 2 sekarang lagi didiskusikan dari tarif KPBU, itu sudah hampir mengerucut harganya, jadi kita bisa tahu kapan bisa menyarankan gubernur (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) menyetop penggunaan air tanah," katanya.



[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Basuki & Prabowo Kelola Aset 'Kakap' RI Ribuan Triliun!


(miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading