Proyek Panas Bumi Sering Ditolak Warga, Apa Solusinya?

Jakarta, CNBC Indonesia - Proyek eksplorasi sumber energi panas bumi atau geothermal kerap menemui permasalahan di lapangan, salah satunya yaitu penolakan dari masyarakat sekitar.

Hal tersebut diakui Kepala Bidang Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi (PSDMBP) Badan Geologi Kementerian ESDM Arif Munandar.

Lantas, apa yang menyebabkan masyarakat menolak proyek panas bumi ini? Padahal, ini merupakan sumber energi baru terbarukan (EBT).

Arif mengatakan, penolakan warga atas proyek panas bumi ini karena warga cenderung takut bila lingkungannya ikut tercemar sebagai imbas dari penggalian panas bumi.

"Isunya lingkungan atau persoalan adat," kata Arif kepada CNBC Indonesia, Senin (4/10/2021).

Dia pun menjelaskan bahwa pemerintah telah berupaya melakukan mitigasi agar masalah ini segera diselesaikan dan tidak terulang di masa depan. Beberapa upaya tersebut antara lain mulai dari sosialisasi yang baik dengan melibatkan masyarakat sekitar, ketua adat, kepala suku, hingga pemerintah daerah supaya kegiatan eksplorasi dapat diterima pada wilayah itu.

Pilihan Redaksi Tak Hanya Sumber Listrik, Inilah Manfaat dari Panas Bumi Pemerintah Ngebor Panas Bumi, Biaya Investor Bisa Turun 60% Garap Harta Karun Top 2 Dunia, Pemerintah Ikut Gali 20 Lokasi

"Kita mengajak masyarakat dan tokoh setempat untuk mengunjungi pembangkit yang berproduksi, dijelaskan daerah tersebut akan dibangun PLTP, dilihat sendiri kalau sangat ramah lingkungan dan sangat membantu meningkatkan kegiatan masyarakat sekitar lokasi," tuturnya.

Pihaknya juga mengadakan sosialisasi di perguruan tinggi, melakukan edukasi tentang pembangkit dan pengaruh ekonomi masyarakat sekitar.

Arif menjelaskan, Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda tiap daerah, sehingga langkah penyelesaiannya pun berbeda di setiap daerah.

Namun yang lebih rumit, imbuhnya, ketika isu eksplorasi masuk ke ranah politik. Menurutnya, penyelesaiannya menjadi lebih sulit karena muatan kepentingan yang sangat besar.

"Penyelesaiannya agak lumayan, apalagi ketika musim Pilkada, satu sisi misal Pak Bupati mendukung panas bumi, lawannya tidak mendukung itu, lumayan (sulit) penyelesaiannya, karena isu ini bisa dijadikan kendaraan politik mencari massa," katanya.

Menurut dia, salah satu langkah yang paling penting dilakukan adalah komunikasi yang intensif kepada masyarakat, sehingga dapat memberikan gambaran dampak yang dihasilkan dari pembangkit ketika sudah terbangun.

Perlu diketahui, Indonesia memiliki "harta karun" terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga akhir 2020, Indonesia tercatat memiliki sumber daya panas bumi terbesar kedua di dunia yakni mencapai 23.965,5 mega watt (MW), di bawah Amerika Serikat yang memiliki sumber daya sebesar 30.000 MW.

Namun sayangnya, hingga akhir 2020 pemanfaatan panas bumi di Indonesia baru 2.130,7 MW atau hanya 8,9% dari total sumber daya yang ada.

Pemerintah pun berencana akan membangun PLTP hingga 9.300 MW sampai 2035. Panas bumi juga merupakan salah satu sumber energi guna mencapai target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada 2025 mendatang.

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article RI Berlimpah Harta Karun Top 2 Dunia, Tapi Baru Dipakai 10%