Pak Gubernur Anies, Kapan Ibu Kota Bebas dari Pungli?

Jakarta, CNBC Indonesia - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, mendukung penuh pemberantasan pungutan liar (pungli) di Jakarta dengan melakukan perbaikan kualitas layanan di segala bidang, termasuk dalam pembangunan Zona Integritas sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra mengatakan upaya pemberantasan ini dilakukan mengingat pungutan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang legal atau lebih dikenal dengan sebutan pungli kerap meresahkan masyarakat.

Tidak hanya membebani masyarakat secara ekonomi, pungli juga merusak tatanan nilai pelayanan yang sejatinya berlandaskan pengabdian dan ketulusan.

"Membangun zona integritas adalah hal mutlak yang harus terus dilakukan oleh jajaran DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan utama memacu seluruh unsur pegawai agar melakukan upaya perbaikan birokrasi dan mencegah praktik korupsi dan pungli guna mewujudkan Jakarta bebas dari pungli sebagaimana arahan Gubernur Anies Baswedan dalam mewujudkan Jakarta Bebas Pungli," kata Benni dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (3/10/2021).

Foto: Sosialisasi Potensi Rawan Pungli, Sabtu (2/10), yang digelar Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Pemprov DKI Jakarta bersama DPMPTSP DKI Jakarta. Sosialisasi Potensi Rawan Pungli, Sabtu (2/10), yang digelar Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Pemprov DKI Jakarta bersama DPMPTSP DKI Jakarta.

Pihaknya menerapkan tiga prinsip utama dalam praktik baik pencegahan pungli pada perizinan/nonperizinan.

"Intinya tiga saja supaya izin itu tidak rawan pungli. Pertama, predictable, seluruh izin harus ada kepastian waktu penerbitannya. Jika ditargetkan selesai dalam waktu 14 hari kerja, maka harus selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan," kata Benni.

Kedua, yaitu digitalisasi layanan melalui aplikasi perizinan yang bertujuan untuk mengurangi tatap muka pada seluruh tahapan pemrosesan perizinan. Dengan pemrosesan digital, maka seluruh tahapan prosedur penerbitan perizinan/nonperizinan dapat dilihat secara transparan oleh pemohon.

Baca: Pak Anies! Laut Jakarta Tercemar Paracetamol, Sebahaya Apa?

"Dan prinsip Ketiga, yaitu tidak membebani. Jika selama ini masyarakat memandang izin sebagai suatu pembatas, maka dewasa ini kami ingin masyarakat memandang izin sebagai fasilitas dengan berbagai kemudahan melalui inovasi layanan yang kami berikan kepada masyarakat untuk mendapatkan legalitas dan kepastian hukum," kata Benni.

Dia menjelaskan, negara telah menetapkan pungli sebagai salah satu tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) serta penerapan sanksi hukum terhadap tindakan tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini disampaikan Benni dalam acara sosialisasi Sosialisasi Potensi Rawan Pungli, Sabtu kemarin (2/10), yang digelar Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Pemprov DKI Jakarta bersama DPMPTSP DKI Jakarta.

Acara ini diikuti seluruh pimpinan dan pegawai DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta secara hybrid (luring dan daring) termasuk service point atau Unit Pelaksana PMPTSP Kelurahan, PMPTSP Kecamatan, PMPTSP Kota Administrasi, PMPTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, M. Nirwan Nawawi mengungkapkan bahwa Tim Saber Pungli serius dalam membasmi pungli di Jakarta.

Baca: Polisi Berantas Pungli di Priok, Pengusaha: Sampai Kapan?

"Saya mengapresiasi DPMPTSP yang sangat serius dalam mempersiapkan pelaksanaan acara ini. Hal ini sejalan dengan semangat Tim Saber Pungli yang juga sangat serius dalam rangka membasmi pungli di Jakarta" ujar Nirwan dalam sambutannya.

Dari segi pelayanan perizinan dan nonperizinan, Nirwan menilai bahwa prosedur atau mekanisme penerbitan izin/nonizin sudah dijalankan dengan baik namun pada pelaksanaannya terkadang rawan berpotensi menghadirkan sejumlah persoalan, di antaranya terkait kelengkapan prosedur yang dimiliki pemohon sampai dengan pemenuhan kewajiban lainnya yang tidak boleh luput dari pengawasan.

"Pada persyaratan formil terkait penerbitan izin itu sudah berjalan baik tapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa catatan yang perlu rekan- rekan perhatikan misalnya terkait kelengkapan persyaratan, kepatuhan pemohon terhadap kewajiban- kewajiban seperti pembayaran pajak, dan hal[1]hal lain yang mungkin harus jadi pertimbangan sebelum memproses permohonan izin," ujar Nirwan.

Menurut pandangannya, salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya pungli adalah dengan mengintegrasikan pelayanan dari tatap muka secara langsung menjadi sistem daring (online) dengan menggunakan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Dirinya pun menyebutkan pelayanan online yang dilakukan oleh DPMPTSP telah berjalan cukup efektif.

"Terkait inovasi berbentuk aplikasi pelayanan sudah banyak sekali di Jakarta, salah satunya aplikasi Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) yang dimiliki DPMPTSP. Walaupun dalam pelaksanaannya tentu tak luput dari kekurangan-kekurangan tapi di satu sisi kami sangat menghargai dan mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh rekan-rekan di perangkat daerah (SKPD) sebagai upaya mewujudkan Jakarta bebas dari pungli," ungkap Nirwan.

Auditor Kepolisian Madya TK. III, Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya sekaligus Ketua Pelaksana Harian Saber Pungli, Komisaris Besar Polisi Imam Saputra, mengatakan dengan dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Potensi Rawan Pungli pada Pelayanan Publik ini dapat membuka ruang diskusi, berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait praktik baik pencegahan pungli di lingkungan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

Hal senada juga disampaikan oleh Pemeriksa Pidum, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Sukma Djaya Negara yang mengungkapkan bahwa setiap pimpinan dan pegawai harus tetap memahami kiat- kiat menghindari pungli.

Beberapa di antaranya penataan regulasi pelayanan publik, keterbukaan prosedur dan keterbukaan informasi, jaminan terhadap berjalannya SOP sesuai peraturan perundangan, pembentukan zona integritas serta pemberian sanksi atau efek jera terhadap pelaku tindakan pungli yang diatur dalam kebijakan pimpinan perangkat daerah atau instansi bersangkutan.

"DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta melayani dan memiliki kewenangan berbagai pelayanan perizinan dan nonperizinan. Hal ini memang akan menjadi rawan potensi pungli. Oleh karena itu, pengurangan pelayanan tatap muka secara langsung melalui pelayanan daring dan inovasi layanan AJIB, menjadi solusi praktik baik pencegahan pungli," ujar Sukma.

"Sejatinya, Pelayanan publik yang prima merupakan Kebutuhan Dasar dan Hak Sipil setiap Warga Negata. Oleh karena itu, setiap penyelenggara pelayanan publik harus berorientasi kepada peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan layanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan publik," katanya.

Baca: Kena Pungli di Pelabuhan? Bisa Ngadu ke Timnya Luhut!

(tas/tas)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Lapor, Pak Anies! Warga DKI Belum Taat PPKM Darurat