Jadi Pemimpin G20, Apa Manfaatnya Buat Indonesia?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia akan menjabat sebagai Presidensi G-20 selama satu tahun, mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.

"Dengan menjadi Presidensi G-20, Indonesia memiliki kesempatan secara strategis untuk ikut menentukan arah desain kebijakan pemulihan ekonomi global, terutama pada masa pasca pandemi Covid-19," kata Airlangga dalam konferensi pers G-20 secara daring, Selasa (14/9/2021) malam.

Airlangga memaparkan setidaknya ada manfaat besar yang dapat diperoleh dengan ditunjuknya Indonesia sebagai Presidensi G-20. Manfaat tersebut terkait segi ekonomi, pembangunan sosial, dan politik.

"Dari aspek ekonomi ada beberapa manfaat langsung, yakni peningkatan konsumsi domestik yang diperkirakan bisa mencapai Rp 1,7 triliun, penambahan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp 7,47 triliun, dan peningkatan tenaga kerja sekitar 33 ribu orang di berbagai sektor," paparnya.

Ia menjelaskan manfaat dan efek Presidensi G-20 kepada Indonesia bisa dua kali lipat lebih besar dari yang dicapai dalam pertemuan IMF-World Bank 2018 lalu.

"Selain itu, bagi Indonesia ini menjadi momentum untuk menampilkan keberhasilan struktural yang terkait dengan Undang Undang (UU) Cipta Kerja dan Sovereign Wealth Fund (SWF). Tentunya ini akan mendorong kepercayaan diri dari investor global untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi dan mendorong kemitraan global yang saling menguntungkan," ujarnya

Sementara dari aspek pembangunan sosial, Airlangga mengatakan Indonesia berpeluang mendorong topik terkait dengan produksi dan distribusi vaksin.

"Kita terus mendorong agar vaksin ini menjadi global public goods dan juga accessibility bagi masyarakat Indonesia dan negara berkembang yang berpendapatan rendah," tambahnya.

"Sebagai amanah Presidensi G-20, Indonesia akan mendorong koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang seimbang dan membuat G-20 adaptif terhadap krisis, memperjuangkan kepentingan nasional di forum global, termasuk isu-isu transformasi digital dan ekonomi inclusive," katanya.

Penerimaan tongkat estafet Presidensi G-20 baru akan diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Perdana Menteri Italia saat penutupan KTT G-20 di Roma pada 30-31 Oktober 2021 mendatang.

Rencana Agenda Setahun

Sepanjang Presidensi Indonesia, dari 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 akan diadakan sekitar 150 pertemuan dan side events yang terbagi atas pertemuan pada tingkat kelompok kerja (Working Groups), tingkat Menteri, tingkat Sherpa dan Finance Deputies, hingga KTT.

Jumlah delegasi yang hadir per pertemuan berkisar antara 500 sampai dengan 5.800 sepanjang tahun. Dalam melaksanakan peran sebagai Presidensi G20, Indonesia akan melakukan koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang lebih seimbang, membuat G20 lebih adaptif terhadap krisis, dan memperjuangkan kepentingan nasional di forum global, melalui isu-isu terkait Transformasi Digital dan Ekonomi Inklusif.

Pemerintah menekankan sinergi dan koordinasi yang kuat antar Kementerian/ Lembaga yang terlibat di dalam 16 Working Groups (WG).

Untuk elemen Non-Pemerintah serta Masyarakat Sipil dan Madani, akan ikut terlibat di dalam 10 Engagement Groups (EG). Pelibatan partisipan dari berbagai unsur lapisan masyarakat ini mengindikasikan demokratisasi dalam membahas dan menentukan isu-isu strategis di tatanan global, dan juga mencerminkan langkah inklusif dan keterbukaan Pemerintah untuk merangkul seluruh komponen masyarakat dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional yang kuat dan bertata kelola baik. Upaya ini juga untuk menegaskan kepada dunia internasional bahwa Indonesia siap untuk menjadi lokomotif pemulihan ekonomi global.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jadi Tuan Rumah G20, RI Ciptakan 33 Ribu Lapangan Kerja