Anak Buah Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Lonjakan Utang RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Sudarto tidak menampik kalau anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) akan berimbas pada peningkatan utang pemerintah.

Hal itu dipaparkan Sudarto dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI yang disiarkan kanal Youtube Komisi IX DPR RI, Senin (13/9/2021). Turut hadir Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal TNI Ganip Warsito.

Dalam paparannya, Sudarto menjelaskan pemerintah telah mengalokasikan ratusan triliun rupiah anggaran PCPEN di 2020 dan 2021.

Untuk tahun 2020 sebanyak Rp 695,7 triliun yang dibagi ke dalam enam klaster antara lain kesehatan, perlindungan sosial dan insentif usaha. Sementara untuk tahun ini nilainya bertambah menjadi Rp 744,77 triliun yang dibagi ke dalam lima klaster antara lain kesehatan, perlinsos, dan insentif usaha.

Baca: Jreng..! Rencana PPN Sembako Hingga Tax Amnesty Tetap Lanjut

"Ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat komit untuk menangani permasalahan kesehatan sebagai dampak dari pada pandemi Covid-19 ini dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Ini juga menunjukkan bahwa fiskal bekerja dengan sangat keras, melakukan counter cyclical sehingga dampak Covid-19 ini dapat diminimalisasi," kata Sudarto.

"Tentunya pasti akan berdampak pada pembiayaan. Namun demikian, ini adalah suatu pilihan yang tentunya mendapatkan dukungan dari DPR ataupun pihak-pihak lainnya," lanjutnya.

Sudarto menjelaskan, defisit anggaran turut terdampak PCPEN. Misalnya di tahun 2019 defisit hanya 2,2% dari PDB, sedangkan tahun 2020 naik menjadi 6,14% dari PDB dan 2021 5,82% dari PDB. Semua itu sejalan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020.

"Itu artinya bahwa kebijakan fiskal yang diambil pemerintah dalam rangka untuk penanganan Covid-19 dan tentunya sebagai konsekuensinya pasti ada peningkatan pembiayaan yang harus dikeluarkan pemerintah," ujar Sudarto

(miq/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani Bentuk Komite Audit PNS