Eko Patrio Cs Serbu Sri Mulyani Soal Rencana Vaksin Berbayar

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali mengemukakan rencana pemerintah untuk mengadakan program vaksinasi mandiri pada 2022. Hal ini menimbulkan komentar dari kalangan anggota DPR.

Sri Mulyani menjelaskan, program vaksinasi 2022 ditujukan untuk masyarakat mampu. Artinya vaksinasi mandiri ini sifatnya berbayar. Diharapkan melalui vaksinasi mandiri ini akan mencapai target kekebalan kelompok atau herd immunity di dalam negeri.

"Yang akan lakukan boosting vaksinasi mandiri akan diberikan ruang untuk tahun depan. Namun, pemerintah tetap menjamin agar program vaksinasi tercapai untuk herd immunity," jelas Sri Mulyani saat melakukan rapat dengan Banggar DRP, Rabu (25/8/2021).

Sayangnya Sri Mulyani belum merinci secara detail berapa harga yang akan dipatok pemerintah dalam program vaksinasi mandiri tersebut.

Di samping itu, Sri Mulyani juga memastikan bahwa di tahun depan, pemerintah tetap memberikan program vaksinasi gratis kepada 189 juta penduduk termasuk penerima bantuan iuran (PBI) JKN. Hal ini untuk memastikan target 70% vaksinasi dapat segera tercapai.

Rencana pemerintah untuk melakukan program vaksinasi mandiri tersebut tak disambut baik oleh beberapa anggota Banggar DPR.

Baca: Menkes Pamer ke DPR, RI Peringkat 6 Dunia Akses Vaksinasi

Anggota Banggar DPR Fraksi PAN, Hendro Purnomo alias Eko Patrio mempertanyakan efektivitas rencana penerapan vaksinasi berbayar tersebut. Mengingat, adanya program vaksinasi gratis saja masih banyak masyarakat yang belum mau divaksin.

"Tahun depan ada rencana vaksin mandiri atau berbayar. Pertanyaanya, tingkat vaksinasi sampai 24 Agustus baru 15,67 juta dosis, untuk dosis kedua masih didukung anggaran pemerintah Rp 57,84 triliun. Vaksin gratis aja masih tipis (masih sedikit yang ikut), apalagi yang bayar," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Eko pun meminta pemerintah untuk menyikapi efektivitas jikalau vaksinasi mandiri ini diterapkan tahun depan. Sekaligus dia meminta agar dijelaskan secara terang, seperti apa kriteria masyarakat yang bisa mengikuti program vaksinasi mandiri.

Eko pun meminta pemerintah terus memperluas cakupan program vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia tidak hanya terpusat pada wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi saja. Terlebih masyarakat saat ini rata-rata ingin divaksin hanya karena saat berkunjung ke mall.

"Anggarkan belanja vaksinasi tahun depan (Rp 38,44 triliun) saya apresiasi. Tapi, vaksinasi kita belum cukup luas masih terpusat di Jabodetabek. Itu pun masih pakai gimmick terutama di mal-mal ga boleh masuk."

"Tapi kalau di daerah ini justru mereka agak banyak yang tidak juga mau divaksin. Pertanyaannya gimana vaksin agar bisa meluas?," tuturnya.

Sementara itu, Anggota Banggar Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto menyambut positif rencana vaksinasi berbayar, karena dapat mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kalau ibu sampaikan, bahwa ada vaksin berbayar itu saya kira menjadi suatu solusi untuk APBN kita. Jadi tidak harus pemerintah untuk memvaksin, jadi mereka yang mampu itu bisa divaksin juga dengan mereka berbayar, saya kira itu salah satu hal yang meringankan kita semua," ujarnya.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mencengangkan! Ini Cerita Sri Mulyani Saat Masa Sulit Pandemi