Mencengangkan! Ini Cerita Sri Mulyani Saat Masa Sulit Pandemi

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan masa-masa sulit harus membeli vaksin Covid-19 dari luar negeri meski uang negara saat itu tidak mencukupi. Kendati begitu, pada tahun ini cerita itu tak lagi ada karena anggaran untuk membiayai vaksin dan pengobatan pasien Covid-19 sudah tidak lagi ia sediakan.
Menurut Sri, pada masa-masa awal merebaknya Pandemi Covid-19 prioritas pemerintah adalah mencari obat yang mampu melindungi masyarakat dari wabah tersebut. Maka, dia meminta Menteri Kesehatan saat itu, Terawan Agus Putranto, tak memikirkan masalah anggaran melainkan fokus penanganan dan mencari vaksinnya.
"Kita sudah menyampaikan tidak boleh dalam situasi pandemi ada alasan tidak bisa melakukan tindakan apapun hanya karena enggak ada uang, karena itu akan pasti memperburuk. Jadi waktu itu berapapun yang dibutuhin kita akan sediakan," kata Sri Mulyani dalam acara Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 di Gedung AA Maramis, Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Dengan begitu, ketika beberapa institusi kesehatan internasional sudah menyatakan siap memproduksi vaksin Covid-19 dia meminta kepada menteri kesehatan yang telah dipimpin oleh Budi Gunadi Sadikin untuk segera memesannya. Berapapun pendanaan yang dibutuhkan, Kementerian Keuangan kata dia akan siap menyediakan uangnya.
Apalagi, ia melanjutkan, kala itu banyak negara yang juga berupaya untuk mendapatkan vaksin Covid-19, sehingga ketika produsen vaksin menawarkan kontrak terkait pengadaan vaksin Indonesia sudah menyatakan siap mengambil kontrak pembelian, sekalipun vaksin Covid-19 itu belum diproduksi.
"Vaksin yang belum diproduksi aja sudah kita kasih kontrak, kasih duit. Kita bilang, pokoknya beli, barangnya belum ada waktu itu," ujar Sri Mulyani.
"Astrazeneca itu belum keluar vaksinnya, dan itu mereka itu sudah menawarkan kontrak karena mereka harus punya kepastian berapa puluh atau ratus juta yang harus diproduksi," kata dia.
Ketika masyarakat Indonesia sudah mulai divaksin dan Covid-19 semakin terkendali, maka pemerintah kata dia kini tidak lagi menyediakan anggaran untuk membeli Vaksin Covid-19, termasuk anggaran untuk para pasiennya. Ini tercermin dari anggaran belanja negara pada 2023 yang sebesar Rp 3.061,2 triliun, sedikit lebih rendah dari realisasi belanja 2022 Rp 3.090,8 triliun.
"Agak sedikit turun, ini karena belanja dinormalisasi, tapi sebetulnya tidak turun terlalu jauh. Belanja kita yang tahun lalu naik Rp 1.000 triliun tetap di sana," ucapnya.
Sri Mulyani menjelaskan, besaran anggaran belanja negara saat ini difokuskan pada upaya menjaga daya beli masyarakat, khususnya dalam rangka subsidi BBM di tengah cepatnya perubahan harga-harga komoditas dunia. Oleh sebab itu, anggaran belanja negara tetap besar meski tidak lagi untuk penanganan Covid-19.
"Kita sudah tidak gunakan untuk vaksin, bayar pasien, lalu kemana uangnya? Uangnya itu di 2022 adalah untuk subsidi BBM Rp 555 triliun dan semuanya belanja supporting, sehingga tahun 2023 ini sebetulnya kalau subsidi BBM, harga BBM cenderung turun, kita akan tetap punya ruangan yang cukup," tegas Sri Mulyani.
"Memang ketidakpastian yang ada adalah dari sisi penerimaan negara, yaitu harga-harga komoditas dan prospek dari perekonomian global," ujarnya.
[Gambas:Video CNBC]
Bukan Resesi, Sri Mulyani Ungkap Ancaman Dunia Setelah Covid
(mij/mij)