Defisit Balik ke 3% di 2023, Sri Mulyani: Sangat Ambisius!

Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
24 August 2021 15:34
Menteri Keuangan Sri Mulyani Saat Konfrensi Pers Mengenai Pemerintah & Bank Indonesia Perkuat Kerja Sama dlm Pembiayaan Sektor Kesehatan & Kemanusiaan (Tangkapan Layar Youtube Kemenkeu RI)
Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani Saat Konfrensi Pers Mengenai Pemerintah & Bank Indonesia Perkuat Kerja Sama dlm Pembiayaan Sektor Kesehatan & Kemanusiaan (Tangkapan Layar Youtube Kemenkeu RI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) kembali melanjutkan kesepakatan untuk melakukan berbagi beban atas biaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi alias burden sharing.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Jilid III ini mencerminkan prinsip dan menjaga kemampuan ruang fiskal dalam jangka menengah, serta menjaga kualitas belanja APBN yang produktif.

"Kami akan terus memastikan bahwa kami akan terus mengelola kebijakan fiskal secara bertanggung jawab, pengeluaran tersebut meningkatkan kualitas belanja," jelas Sri Mulyani dalam Panggilan Konferensi dengan Investor yang diselenggarakan pada Senin (23/8/2021) malam.

Seiring dengan peningkatan kualitas belanja tersebut, maka pemerintah optimistis dapat secara bertahap mengembalikan tradisi defisit APBN maksimum 3% pada 2023, meskipun diakuinya target tersebut untuk saat ini tampak ambisius.

"Kami tahu ini akan menjadi sangat ambisius, tapi kami terus memastikan bahwa kami akan memaksimalkan dengan upaya terbaik kami untuk dapat menurunkan angka tersebut, sesuai Undang-Undang 2 tahun 2022, dimana defisit 3% pada 2023," kata Sri Mulyani melanjutkan.

Bukan hanya di hadapan para investor ikrar Sri Mulyani untuk mengembalikan defisit APBN 3% pada 2023 terucap, namun dia juga mengungkapkannya di depan para anggota DPR dalam sidang paripurna hari ini, Selasa (24/8/2021).

Sri Mulyani menjelaskan, melalui RAPBN 2020, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan konsolidasi untuk mencari titik seimbang yang tepat antara mendukung pemulihan ekonomi, melindungi rakyat, dan terus menangani pandemi Covid-19.

Kendati demikian, pada saat yang sama mulai menyiapkan APBN dengan langkah-langkah untuk penguatan reformasi fiskal agar proses transisi menuju defisit di bawah 3% pada 2023 bisa terealisasi.

"Transisi menuju defisit di bawah 3% terhadap PDB pada 2023 akan terus dilakukan secara hati-hati," ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Sri Mulyani APBN akan semakin efektif menjadi jangkar yang kuat dan menopang pemulihan ekonomi serta membangun masyarakat yang semakin inklusif dan berkelanjutan.


(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Postur APBN Jokowi 2022: Defisit 4,5%, Rasio Utang 43,7%

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular