Ini Alasan Sri Mulyani Tak Bisa Pangkas Anggaran Prabowo!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menarik utang yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan belanja pada tahun ini dan 2022. Banyak kalangan menilai lebih baik pemerintah alihkan dana yang tidak prioritas untuk penanganan covid.

Salah satunya Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Dalam RAPBN tahun 2022, anggaran Kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto tercatat sebanyak Rp 133 triliun. Ini naik dibandingkan proyeksi pada APBN 2021 sebesar Rp 118,2 triliun.

"Belanja TNI dan Polri mereka melakukan vaksinasi. Kami lakukan anggaran agar TNI, Polri dan BKKBN untuk melakukan vaksinasi mengejar target 2 juta dosis per hari agar herd immunity tercapai," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Selasa (24/8/2021).

Menurutnya, target 2 juta dosis vaksin per hari sangat tinggi dan tidak bisa hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan dan rumah sakit-rumah sakit. Oleh karenanya, peran TNI dan Polri sangat penting dalam mempercepatnya terutama di daerah.

"Nggak bisa hanya tenaga kesehatan, semua kita mobilisasi baik TNI, Polri dan bahkan BIN dan BKKBN. Artinya pemerintah lakukan semua dengan resource yang ada," jelasnya.

Baca: Ada 'Hantu' di Balik Duet Maut Sri Mulyani & BI Tangani Utang

Bendahara ini melanjutkan, anggaran lainnya yang diberikan di luar dari program penanganan Covid-19 adalah prioritas untuk membantu pemulihan ekonomi nasional. Sebab, jika semua anggaran hanya fokus pada penanganan kesehatan dan perlindungan sosial maka program lain akan tertunda.

"Kalau kita lakukan semua anggaran untuk kesehatan dan bansos berarti semua tertunda dan ini bisa melemahkan pondasi sehingga nggak mungkin bisa segera bangkit lagi," jelasnya.

Oleh karenanya, pemerintah menangani dampak pandemi ke kesehatan sekaligus perlahan memulihkan perekonomian. Sehingga, konsolidasi fiskal yakni mengembalikan defisit sesuai dengan keuangan negara bisa dilakukan sesuai jadwal.

Dengan kondisi ini, maka pemerintah mencari bantuan untuk membantu membiayai dampak negatif Covid-19 tanpa menambah beban negara agar bisa menjalankan amanat UU Keuangan Negara. Hal ini juga dibarengi dengan refocusing anggaran di Kementerian/Lembaga (K/L).

"Covid meningkat dan ancaman ke publik meningkat, tapi disisi lain konsolidasi APBN harus dilakukan. Kita melakukan refocusing tapi tidak bisa terus menerus dan tidak bisa terus ditunda program-program prioritas. Jadi kita tetap jalankan program prioritas dan juga selamatkan masyarakat."

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Turun Rp 3 T, Sri Mulyani Ajukan Anggaran Rp 43 T di 2022