Antara Ramalan DKI Tenggelam & Mandeknya Proyek Ibu Kota Baru

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyiapkan dana pembangunan ibu kota negara (IKN) baru pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2022.

Hal ini diungkapkan oleh Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam konferensi pers pekan lalu.

"Saya kira soal IKN dalam alokasi anggaran pagu indikatif. Jadi belum termasuk anggaran untuk IKN," jelasnya.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menambahkan pembangunan IKN masih berlanjut. Kini dibutuhkan diskusi dengan beberapa pihak melalui Kementerian PPN/Bappenas.

"IKN pada dasarnya, prosesnya saat ini masih terus dilakukan diskusi," ujarnya

Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga (K/L) yang berkaitan dinilai masih terus berlanjut. Jadi dipastikan semua masih berjalan sesuai dengan rencana.

"Jadi saat ini masih terus difinalisasi (oleh Bappenas) dan diskusi antar Kementerian sudah dilakukan," jelasnya.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN / Bappenas) baru saja menjalin kerjasama dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menyusun perencanaan proyek IKN.

"Kita memerlukan paradigma dan pendekatan baru dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional, tidak cukup pemerintah bergerak sendirian, diperlukan kerjasama multipihak yang salah satunya dibutuhkan kerjasama dengan PII," ujar Sekretaris Kementerian PPN / Bappenas, Himawan Hariyoga usai menandatangani nota kesepahaman dengan Ketua Umum PII, Heru Dewanto, Jumat (20/8/2021)

Peran kalangan insinyur, kata Himawan sangat dibutuhkan dalam pembangunan nasional. Terutama dalam pembangunan IKN yang rencananya dibangun di wilayah Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara yang keduanya masuk di wilayah Kalimantan Timur.

"Pengembangan IKN sebagai ajang pengembangan inovasi dan teknologi para insinyur. IKN akan diarahkan sebagai kota dunia untuk semua, simbol negara maju," terangnya.

Diketahui rencana pembangunan IKN meredup sejak terjadinya pandemi covid-19. Bahkan Jokowi tidak lagi menyampaikan hal tersebut dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di gedung parlemen.

Terakhir kali ini disampaikan pada 2019. Jokowi memang sempat menyinggung pemindahan Ibu Kota. Di hadapan para wakil rakyat, Jokowi secara khusus meminta izin memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All