Mensos Risma Tak Mau Lagi Ada Orang Kaya Terima Bansos!

Anisatul Umah, CNBC Indonesia

16 August 2021 18:33

Foto: Menteri Sosial Tri Rismaharini (Biro Pers Sekretariat Presiden/ Lukas)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganggarkan dana ratusan triliun rupiah untuk perlindungan sosial pada 2022. Tri Rismaharini, Menteri Sosial, menyebut perbaikan data akan menjadi kunci penyaluran bantuan dari negara kepada mereka yang membutuhkan.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, pemerintah menganggarkan dana Rp 427,5 triliun untuk perlindungan sossial. Anggaran ini akan digunakan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

Untuk menyempurnakan penyaluran bantuan sosial, pemerintah akan melakukan sejumlah reformasi. Arah reformasi tersebut adalah penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menyinergikan dengan berbagai data terkait, mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur, mendukung Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, peningkatan kualitas implementasi perlindungan sosial dan pengembangan skema perlindungan sosial adaptif.

Baca:

Jokowi 'Sebar' Rp 427,5 T untuk Memotong Rantai Kemiskinan!

"Kita sudah menyelesaikan DTKS, angka sudah clear. Namun kita perlu perbaiki kualitas data," kata Risma, sapaan akrab Tri Rismaharini, dalam konferensi pers Keterangan RAPBN 2022, Seni (16/8/2021).

Risma menegaskan, tidak boleh lagi ada kongkalikong atau kolusi dalam penyaluran bantuan. Jangan sampai ada yang lebih berhak menerima bantuan tetapi tidak mendapatkannya karena 'disalip' oleh orang yang lebih kaya dengan akses di birokrasi.

"Ada yang menyampaikan katanya kami lebih berhak menerima, tetapi karena tetangga saya lebih kaya dan dekat dengan seseorang pengambil kebijakan, dia dapat. Ini yang akan kita bangun dan kita mulai saat ini. Perbaikan data hingga ke depannya yang terus kita lakukan," papar Risma.

Menurut Risma, perbaikan data dilakukan rutin setiap bulan. Sebab, data yang ada memang sangat dinamis. Setiap bulan ada saja warga yang lahir, meninggal dunia, atau berpindah domisili.

"Ada usulan perbaikan data. Usulan baru daerah 5,9 juta akan di-cover menjadi 24,7 juta. Usulan daerah baru ini adalah usulan daerah yang dimasukkan ke kami. Ibu Menkeu setuju 2022 ada 24,7 juta jiwa," tutur Risma.