Momen Obrolan Jokowi, Sri Mulyani, & Bahlil: Ada Soal Kungfu!

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini meluncurkan sistem online single submission (OSS) risk based approach (RBA) alias berbasis risiko di kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta.

Berdasarkan pemantauan CNBC Indonesia melalui live streaming Youtube Sekretariat Presiden, Jokowi yang didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disambut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahaladia sekitar pukul 09:00 WIB.

"Sekarang sistem OSS kita di manapun masyarakat berada, selama ada internet, selama ada sinyal semua bisa. Bisa laptop, bisa pakai iPad, bisa pakai handphone. Jadi sekarang sudah bisa dipakai," kata Bahlil menjelaskan kepada Jokowi, Senin (9/8/2021).

Bahlil lantas menunjukkan sebuah layar besar kepada Jokowi dan Sri Mulyani. Eks ketua umum BPP Hipmi itu menjelaskan bahwa saat ini seluruh perizinan yang berkaitan dengan investasi bisa dipantau langsung.

Melalui layanan ini, jenis perizinan pun akan disesuaikan dengan risikonya. Izin usaha berisiko tinggi harus memenuhi sejumlah persyaratan, sementara izin usaha berisiko menengah hanya melampirkan sertifikat standar.

Baca: Ada OSS Berbasis Risiko, Urus Perizinan Jadi Berapa Lama?

Adapun izin usaha berisiko rendah, yang mayoritasnya oleh pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), hanya cukup mendaftar berupa nomor induk dari usaha yang bersangkutan.

"Contoh kalau amdal, kalau [risiko] rendah buat pernyataan aja. Kalau tinggi harus ada amdal. Kalau rendah, otomatis dia UMKM. Lewat aja. Dan ini enggak bisa lagi ktia bohong-bohongi," kata Bahlil.

Melihat cara bekerja layanan tersebut, Jokowi, Sri Mulyani, dan Bahlil terlihat berbincang bagaimana selama ini biaya perizinan yang kadang ditempuh pelaku usaha, terutama mikro kecil jauh lebih mahal.

"Jadi kalau UMKM itu, menengah rendah itu biaya amdal itu bisa sampai Rp 800 juta sampai Rp 1 miliar. Sementara investasi orang UMKM kan palingan Rp 200 juta sampai Rp 300 juta. Jadi biaya investasinya lebih mahal," jelasnya.

Bahlil kemudian kembali menjelaskan cara kerja layanan OSS berbasis risiko. Melalui layanan ini, pemerintah bisa memantau langsung tahapan perizinan suatu proyek investasi secara real time.

"Jadi ini yang belum approve yang ini, jadi bisa ketahuan. Enggak bisa lagi kungfu di sini," kata Bahlil.

"Mana yang enggak jalan, bisa tahu? Sehingga pada satu titik, bisa di anu dari sini kalau mereka enggak jalan?," tanya Jokowi kepada Bahlil.

"Dengan aplikasi ini memudahkan semua proses perizinan, menghindari pertemuan antara perusahaan dengan pejabat, pencak silat berkurang," kata Bahlil.

Halaman Selanjutnya >>>> Bakal Ada Insentif Untuk Daerah?

Pages

Next