Begini Saran Pakar & DPR Terkait Subsidi Pupuk Rp 30 T
Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Pakar Himpunan Alumni IPB, Bustanul Arifin mengungkapkan subsidi pupuk yang selama ini digelontorkan pemerintah dinilai masih belum efektif dan tepat sasaran. Dia mengatakan soal pendataan by name by address menjadi langkah tepat, namun aturan pembatasan 2 hektar dari setiap petani menurutnya perlu direvisi.
"Selama ini subsidi pupuk sering kurang, saya mendata yang dibutuhkan dan usulannya menyesuaikan kebutuhan petani itu berapa, saya hitung sekitar 24,3 juta ton di 2021," kata Bustanul dalam Food and Agriculture Summit 2021, Selasa (3/8/2021).
"Seandainya kalau bisa dipotong yang terima 1 Ha atau kurang apakah ini akan mengubah anggaran, karena sesuai UU, pemerintah wajib memberikan perlindungan," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Badan Anggaran DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan memperbaiki subsidi pupuk dan revisi data masih menjadi masalah klasik yang dihadapi. Harus ada langkah objektif yang menjadi pijakan dalam strategi pembangunan pangan. Dia mengatakan dalam narasi pemerintah untuk pembangunan pangan sudah cukup lengkap karena meliputi ketersediaan, aksebilitas, nutrisi dan keamanannya.
"Ketika bicara ketahanan pangan anggarannya hampir Rp 100 triliun untuk beberapa kementerian, dan Rp 30 triliun sendiri untuk pupuk," katanya.
Dia menegaskan ketahanan pangan tidak boleh meninggalkan aspek sosial dan ekonomi. Saat pandemi Covid-19 angka kemiskinan meningkat menjadi 3,31% atau setara 9,91 juta jiwa. Sementara 49% rumah tangga miskin ini adalah rumah tangga yang menggantungkan hidupnya dari pertanian.
"Sehingga harus dicermati bukan cuma ketersediaan komoditas pangan tapi memperhatikan kalau ingin membangun ketahanan pangan semuanya harus bisa mencapai kesejahteraan," ujar Netty.
Sementara Dewan Penasehat Perhepi Bayu Krisnamurthi mengungkapkan selama ini anggaran untuk pangan meski terlihat besar namun hanya 6% dari GDP. Untuk itu kebijakan yang dikeluarkan harus bisa melevarage sektor pangan, dan menarik partisipasi masyarakat dan dunia usaha.
"Dari sisi peruntukan dan alokasinya kita perlu melakukan perbaikan. Sebanyak 30% subsidi pupuk harus dipertimbangkan secara matang. Kita memperhatikan stabilitas pasar termasuk perdagangan internasional dengan berbagai dinamikanya dan pangan serta pertanian ini memiliki dimensi ekonomi makro yang strategis dia berkontribusi pada ekonomi nasional," ujar Bayu.
(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Live Now! Dibuka Airlangga, Yuk Kupas Tuntas Ketahanan Pangan
