Jenderal Junta Militer Jadi Perdana Menteri Baru Myanmar

Jakarta, CNBC Indonesia - Jenderal junta militer Min Aung Hlaing, ditunjuk menjadi Perdana Menteri (PM) baru Myanmar. Min, yang memimpin kudeta melengserkan kepemimpinan Aung San Suu Kyi, akan memimpin pemerintahan sementara guna melaksanakan pemilu baru di negeri yang tengah bergejolak tersebut.

Dalam pidato 50 menit yang disiarkan melalui media pemerintah pada hari Minggu (1/8/2021), Min berjanji untuk mengadakan pemilihan "bebas dan adil" dan mencabut keadaan darurat saat ini pada Agustus 2023. Selain itu ia mengklaim bahwa pemilu yang dimenangkan partai Aung San Suu Kyi 2020 lalu adalah pemilihan penuh kebohongan.

"Pemilu November 2020 yang dimenangkan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) adalah curang," ujarnya sebagaimana dikutip Straits Times.

"Myanmar siap untuk bekerja pada kerja sama Asean dalam kerangka Asean, termasuk dialog dengan utusan khusus Asean untuk Myanmar."

Sebelumnya, Min terlihat menolak konsensus lima poin tenang krisis Myanmar yang disepakati oleh para pemimpin ASEAN pada bulan April. Junta mengatakan akan bekerja sama dengan ASEAN hanya jika langkah-langkah yang diusulkan melengkapi rencana yang mereka rancang

Sejak April, ASEAN telah berjuang untuk memilih utusan khusus untuk memfasilitasi dialog di antara para pemangku kepentingan politik Myanmar.

Min sendiri mengatakan pemerintahannya meminta mantan wakil menteri luar negeri Thailand Virasakdi Futrakul sebagai utusan khusus ASEAN. Calon lainnya yang dilaporkan adalah mantan menteri luar negeri Indonesia Hassan Wirajuda, menteri luar negeri kedua Brunei Erywan Yusof dan diplomat veteran Malaysia Razali Ismail.

Myanmar sendiri saat ini sedang dilanda kewalahan oleh pandemi Covid-19. Secara resmi, negara itu mencatat 4.725 kasus baru pada hari Sabtu (31/7/2021). Tetapi jumlah kematiannya termasuk yang tertinggi di ASEAN, mencapai 392 kasus.

Sementara itu,tindakan keras militer terhadap orang-orang yang menentang kudeta telah melahirkan "pasukan pertahanan rakyat" yang melancarkan pemberontakan lokal melawan junta. Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, setidaknya 940 orang telah dibunuh oleh junta sejak kudeta.