Ramalan Ngeri Sri Mulyani soal Ancaman Baru, Bukan Covid-19!

Menurutnya, salah satu langkah Indonesia untuk memitigasi dampak dari perubahan iklim ini adalah mengurangi penggunaan karbon emisi dengan rencana penerbitan pajak karbon. Pajak karbon ini sudah diajukan ke DPR RI dan diharapkan bisa segera diimplementasikan di tahun depan.

Selain itu, Indonesia juga akan memiliki Sustainable Development Goals (SDGs) bond. Saat ini sedang dalam tahap review oleh lembaga internasional.

"SDGs bond ini sekarang sudah di dalam tahap review oleh eksternal reviewer," kata dia.

Lanjutnya, SDGs bond dibentuk oleh pemerintah setelah sukses dengan green bonds atau pembiayaan hijau yang dibentuk pada tahun 2018 lalu. Adapun SDGs bond ini akan memiliki skema yang sama dengan green bond, yakni digunakan untuk pembangunan berkelanjutan atau proyek-proyek yang ramah lingkungan sesuai dengan standar internasional.

Ini sejalan dengan langkah Indonesia untuk mengurangi emisi karbon hingga 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional di tahun 2030.

"Sama seperti penerbitan green bonds kita yang kita direview secara internasional, apakah instrumen ini mencerminkan komitmen dari projek yang sustainable dan sesuai dengan prinsip-prinsip climate change," imbuhnya.

Untuk mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan ini, ia menuturkan membutuhkan perkiraan anggaran US$ 5-7 triliun. Anggaran yang sangat besar sehingga partisipasi swasta dan dana internasional dibutuhkan untuk memenuhinya.

"Estimasinya US$ 5-7 triliun untuk mencapai SDGs secara dunia. Ini artinya ada potensial financing yang kita bisa manfaatkan. Di dalam konteks ini Indonesia ekstensinya sangat penting karenanya kami kolaborasi besar seperti secara internasional dan melibatkan filantropi, donor internasional dan investor internasional," tuturnya.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All