PPKM Lebih Longgar, IDI: Penurunan Kasus Belum Konsisten

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM Level 4. Keputusan itu disampaikan Jokowi  dalam pernyataan resmi perihal perkembangan terkini PPKM Darurat dari Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (25/7/2021).

Meski diperpanjang, ada beberapa penyesuaian yang dilakukan pemerintah. Seperti diizinkannya warga makan ditempat di warteg selama 20 menit, maksimal tiga pelanggan. Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban mengatakan sebelum melonggarkan pembatasan-pembatasan harus melihat beberapa indikator salah satunya kasus harian dan angka kematian.

Saat ini penurunan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir belum terjadi konsisten, dan positivity rate di Indonesia secara nasional dan per daerah masih sangat tinggi.

"Kita harus memonitor harian, kalau data positivity rate turun, kasus turun,angka kematian turun, keterisian tempat tidur di RS rujukan berkurang, maka waktunya mengendorkan. Tapi kalau masih sama atau bahkan meningkat maka tidak bisa dilonggarkan, kalau perlu diperketat total. Indonesia belum lama turunnya dan belum konsisten," ujar Zubairi kepada CNBC Indonesia, Senin (26/7/2021).

Dia mengungkapkan positivity rate di Jakarta telah turun ke angka 25% namun masih banyak provinsi lain yang masih di level 40%. Penambahan angka kematian pun masih di atas 1.000 kasus dalam satu hari, sehingga harus berhati-hati dalam melonggarkan PPKM.

"Misalnya yang boleh makan 20 menit di restoran harus dimonitor ketat. Yang mudah dimonitor misalnya angka kematian, dan RS rujukan. Jika masih tinggi dan RS masih penuh maka harus kembali diperketat dan kembali ke awal, memang berat bagi ekonomi kita. Tapi kita harus menyelamatkan rakyat kita," tegasnya.

Dia mengatakan walaupun testingnya rendah, Indonesia masih masuk lima besar dalam penambahan kasus terbanyak di dunia. Hal ini menunjukan kondisi masih berat dan berbahaya untuk melonggarkan aturan pengetatan.

Semua perubahan kebijakan menurut Zubairi harus mengacu pada data tersebut karena masih ada kenaikan secara positivity rate dan angka kematian.

"Kondisinya masih amat serius, itu masih berat dan berbahaya. Positivity rate kita di atas 10% menunjukan risiko penularan di masyarakat tinggi. Lebihnya juga bukan hanya jadi 11% tapi 40%. Kalau semua perubahan kebijakan harus mengacu pada data itu maka harus diperketat," tegasnya.