Jokowi: RI Butuh Napas Panjang Hadapi Pandemi Covid-19

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo mengungkapkan pandemi Covid-19 masih memerlukan napas yang panjang, dan belum bisa diprediksi kapan akan berakhir terutama dengan munculnya varian baru. Belum lama ini WHO memperkirakan akan ada varian baru lagi setelah Delta yang membuat pandemi bisa lebih panjang dari yang diperkirakan.

"Artinya, kita butuh ketahanan napas yang panjang. Oleh sebab itu, saya meminta kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota yang didukung oleh seluruh jajaran Forkopimda, agar semuanya fokus kepada masalah ini baik sisi Covid-19-nya maupun sisi ekonomi. Manajemen serta pengorganisasian adalah kunci, dan saya minta semua mesin organisasi dijalankan dengan sebaik-baiknya," kata Jokowi, Senin (19/7/2021).

Dia menegaskan saat ini dibutuhkan kepemimpinan lapangan yang kuat untuk menghadapi pandemi, bergerak cepat dan responsif. Kepemimpinan lapangan ini harus kuat di semua level pemerintahan, dari level atas sampai level kecamatan, tingkat kelurahan dan desa.

"Saya paham ada aspirasi masyarakat, agar kegiatan sosial dan ekonomi bisa dilonggarkan. Hal semacam ini bisa dilakukan jika kasus penularan rendah, jika kasus kronis yang masuk ke rumah sakit juga rendah," kata dia.

Jokowi menegaskan jika pelonggaran dilakukan dan terjadi kenaikan kasus lagi, maka rumah sakit tidak mampu menampung pasien-pasien yang ada. Hal ini bisa menyebabkan fasilitas kesehatan kita menjadi kolaps.

"Hati-hati juga dengan ini, dan yang paling penting, jika disiplin protokol kesehatan itu bisa dijamin terutama jaga jarak dan memakai masker. Kuncinya sebetulnya hanya ada dua sekarang ini, hanya ada dua. Mempercepat vaksinasi, sekali lagi mempercepat vaksinasi, yang kedua, kedisiplinan protokol kesehatan utamanya masker, pakai masker," tegas Jokowi.

Dia juga meminta kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang didukung oleh jajaran Forkopimda untuk fokus dan bertanggung jawab, dengan dukungan dari pusat. Beberapa tindakan di lapangan, yang perlu dilakukan yakni untuk pencegahan dengan protokol kesehatan.

Selain itu, masyarakat juga harus tahu cara mendeteksi dini jika tertular Covid-19, dan bagaimana dapat berkonsultasi serta memperoleh obat.

Kemudian diperlukan penyiapan rumah isolasi, terutama bagi yang bergejala ringan hingga tingkat kelurahan atau desa. Rumah isolasi terutama dibutuhkan untuk masyarakat yang tinggal kawasan-kawasan yang padat, terutama di kota-kota.'

"Ini harus ada. Karena cek lapangan yang saya dilakukan untuk kawasan-kawasan padat [rumah berukuran] 3×3 [meter] dihuni oleh empat orang. Saya kira ini, kecepatan penularan akan sangat masif kalau itu tidak disiapkan isolasi terpusat di kelurahan itu, atau paling tidak di kecamatan," kata dia.

Diperlukan pula tindakan protokol pendisiplinan terhadap masyarakat, terutama untuk pasar, pabrik, untuk mal, untuk rumah ibadah, dan tempat umum lainnya dengan aturan yang detail.

Terakhir, mempersiapkan rumah sakit daerah, termasuk rumah sakit cadangan dan rumah sakit darurat. Hal ini perlu dilakukan karena ada potensi kalau rumah sakit penuh, serta pemeriksaan kapasitas tempat tidur di rumah sakit mana yang bisa dinaikan.

"Jangan sudah penuh baru menyiapkan, akan terlambat. Saya minta terutama untuk urusan rumah sakit, agar kita semuanya betul-betul cek betul, kontrol lapangan, cek obatnya di rumah sakit, siap atau tidak, untuk berapa hari, untuk berapa minggu atau untuk berapa bulan. Kontrol dan cek oksigennya, siap ndak? Untuk berapa hari atau berapa bulan," kata Jokowi.

Di beberapa daerah menurutnya rumah sakit masih memasang angka 20- 30% dari tempat tidur yang ada dan harus dinaikan. Dia mencontohkan DKI Jakarta yang sampai ke 50% didedikasikan kepada [pasien] COVID-19.

Untuk itu Jokowi menegaskan oenting bagis setiap kepala daerah mengetahui kapasitas rumah sakit dan kapan harus melakukan konversi.

Tindakan lapangan berikutnya adalah percepatan bantuan sosial dan percepatan belanja daerah. Dia menegaskan angka-angka, ini yang berkaitan dengan dana UMKM, dana bantuan sosial, Dana Desa, data yang ada untuk anggaran UMKM ada Rp 13,3 triliun.

"Ini kita lihat untuk seluruh daerah, artinya 514 kabupaten/kota dan provinsi, [dari] Rp13,3 triliun yang dipakai baru Rp2,3 triliun. Padahal kita sekarang ini butuh sekali, rakyat butuh sekali, rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan," tegasnya.

Perlindungan sosial (perlinsos), ada anggaran Rp12,1 triliun, namun realisasi juga baru Rp 2,3 triliun, dan belum ada 20 persen semuanya. Kemudian juga Dana Desa, ini Rp72 triliun total, yang dipakai untuk BLT Desa itu Rp28 triliun.

"BLT Desa totalnya 28 triliun tetapi yang realisasi, yang dipakai baru Rp5,6 triliun, juga kurang dari 25 persen. Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat," tutup Jokowi.