
Harga Sembako Rontok, Ramalan Ngeri Sri Mulyani Terbukti!

Penurunan harga di berbagai jenis kebutuhan pokok tersebut sepertinya menjadi dampak yang nyata dari penerapan PPKM Darurat. Masyarakat yang #dirumahaja membuat permintaan berkurang.
"Data bulanan menggambarkan jeda. Namun penurunan PMI (Purchasing Managers' Index) manufaktur pada Juni 2021 menggambarkan kekhawatiran soal perlambatan permintaan. Konsumsi dan investasi menjadi sangat tidak pasti dengan pembatasan baru ini," sebut Radhika Rao, Ekonom DBS, dalam risetnya.
DBS memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2021 tumbuh di kisaran 4%. Risiko perlambatan ekonomi ini membuat rencana normalisasi kebijakan menjadi ditinggalkan untuk sementara.
Sebelumnya, BI juga sudah memberi wanti-wanti soal dampak PPKM Darurat terhadap perekonomian. Ini akan terlihat di data Saldo Bersih Tertimbang (SBT) dan Prompt Manufacturing Index yang mencerminkan kinerja dunia usaha.
"Bank Indonesia akan terus mencermati dampak penerapan PPKM Darurat yang kemungkinan berimbas terhadap kinerja kegiatan dunia usaha pada triwulan III 2021. Responden memprakirakan kegiatan usaha melambat pada triwulan III 2021 dibandingkan dengan capaian pada triwulan II 2021 meski masih positif dengan SBT sebesar 9,77%. Kinerja sektor Industri Pengolahan berpotensi melambat pada triwulan III 2021 dengan prakiraan angka PMI-BI sebesar 49,89%, lebih rendah dari capaian pada triwulan sebelumnya," demikian sebut laporan BI.
Pemerintah pun memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 dari 4,5-5,3% menjadi 3,7-4,5%. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, lonjakan kasus positif corona (Coronavirus Disease-2019/Covid-19) yang kemudian diiringi dengan PPKM Darurat adalah risiko yang nyata bagi perekonomian Ibu Pertiwi. Konsumsi rumah tangga, yang merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi, akan melambat.
"Varian Covid-19 yang terus berubah dan ini menimbulkan ancaman. Jadi, (yang dibuat pemerintah) skenario moderat dan berat. Belum memasukkan skenario yang lebih berat," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)