Kisah Vaksin Berbayar yang Akhirnya Dibatalkan Jokowi!

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membatalkan program vaksinasi berbayar untuk kalangan individu. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat.

Keputusan Jokowi disampaikan langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Kepresidenan, dalam sebuah video yang diunggah Youtube Sekretariat Presiden, seperti dikutip Sabtu (17/7/2021).

"Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semua dibatalkan dan dicabut, sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan," kata Pramono.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD pun mengungkap alasan konkret keputusan kepala negara yang dengan tegas membatalkan program vaksinasi berbayar.

Baca: Mahfud Ungkap Alasan Jokowi Batalkan Program Vaksin Berbayar

Melalui cuitannya @mohmahfudmd, seperti dikutip CNBC Indonesia, Mahfud menegaskan pada dasarnya tidak ada vaksin yang berbayar. Artinya, semua vaksin digratiskan bagi seluruh masyarakat.

"Presiden menetapkan tidak ada vaksin berbayar. Semua vaksinasi gratis untuk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu," cuit Mahfud.

Mahfud menegaskan semua ide vaksin berbayar muncul karena ledakan Covid-19 yang berasal dari varian delta. Sejak saat ini, upaya pemerintah adalah menggencarkan pelaksanaan vaksinasi.

Kendati stok vaksin aman, namun tenaga medis terbatas yang pada akhirnya menyebabkan terjadi antrean vaksinasi. Aparat TNI, Polri, hingga BIN bahkan harus turun tangan melatih vaksinator untuk mempercepat program vaksinasi.

"Tapi tetap banyak yang tak terlayani. Banyak yang sudah antre tapi tak bisa terlayani saking banyaknya," katanya.

Melihat fenomena tersebut, Mahfud mengatakan muncul ide dari sektor swasta yang akan membeli vaksin untuk karyawannnya. Ide ini, kata dia, pun agar industri dan berbagai sektor esensial bisa bekerja tanpa rasa takut.

"Pelaksanaannya tidak menggunakan APBN dan vaksin pemerintah. Tapi timbul reaksi penolakan yang keras. Menampung aspirasi itu, Presiden melarang program vaksinasi berbayar," katanya.

Baca: Jokowi Larang Menteri Pergi ke Luar Negeri, Sindir Siapa?

Halaman Selanjutnya >>> Kronologi Munculnya Vaksin Berbayar

Munculnya vaksin berbayar memang sudah dibahas pemerintah sejak Juni lalu. Rencana dimulai saat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional membahas percepatan program vaksinasi Covid-19.

Rapat tersebut mengusulkan vaksinasi individu diperluas karena cakupan vaksin yang masih jauh dari sasaran. Kala itu, vaksinasi baru mencapai 300 ribu dari target yang ditetapkan sebesar 1,5 juta.

Hasil rapat tersebut kemudian dijadikan landasan Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan draf aturan tentang perubahan aturan tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

Draf tersebut kemudian dibawa untuk dibahas dalam Rapat Kabinet Terbatas bersama Jokowi. Hasil rapat terbatas, kemudian kembali dibahas bersama kementerian lembaga dan pemangku kepentingan terkait.

Pada 5 Juli, terbitlah draft Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 19/2021 di mana satu hari setelahnya draf disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan.

Baca: Alert! PPKM Darurat Diperpanjang Sampai Akhir Juli 2021

Beberapa hari setelahnya, atau tepatnya pada 11 Juli lalu, Kimia Farma sebagai perusahaan pelat merah pelaksana vaksinasi gotong royong mengumumkan bahwa masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi Covid-19 dengan cara berbayar di apotek Kimia Farma.

Masyarakat akan dikenakan biaya hingga Rp 879.140 yang terdiri dari dua dosis vaksin masing-masing seharga Rp 321.660 dan biaya pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910. Kabar ini sontak menuai kritik dari masyarakat.

Tak sampai satu hari sejak kebijakan tersebut diumumkan, Kimia Farma lantas menunda program vaksinasi berbayar dengan alasan ingin memperluas sosialisasi program vaksin Covid-19.

Sejak saat itu, bermunculan kritik dari berbagai kalangan kepada pemerintah, tak terkecuali Presiden Jokowi. Mulai dari tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga relawan Covid-19 itu sendiri.

Setelah mendapatkan hujatan dari berbagai pihak, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan pesan bahwa sesuai arahan Presiden, maka program vaksinasi berbayar dibatalkan alias dicabut pelaksanaannya.

Halaman Selanjutnya >>> Jokowi Pernah Bilang Vaksin Itu Gratis Lho...

Kecaman dari publik tentu bukan alasan. Jika berkaca pada pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir tahun lalu, keputusan untuk menyediakan 'vaksin berbayar' tentu bertentangan.

Kala itu, Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan semua vaksin Covid-19. Keputusan tersebut diambil setelah menerima banyak masukan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.

Perlu digarisbawahi, pernyataan Jokowi ini terlontar usai pemerintah menyampaikan tak akan menanggung semua vaksinasi Covid-19. Pada saat itu, pernyataan tersebut sempat membuat publik bersuara lantang.

Baca: Tok! Jokowi Batalkan Program Vaksin Berbayar

"Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis," kata Jokowi.

"Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," tegas Jokowi pada akhir tahun lalu.

Jokowi bahkan telah meminta seluruh jajarannya, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memberikan prioritas dan merealokasi anggaran untuk program vaksinasi gratis.

"Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin," tegasnya.

(cha/cha)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sambil Jalani Karantina, Jokowi Sampaikan Kabar Gembira Nih!