Covid-19 Makin Menggila di RI, Pasokan Pangan Aman?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan ketersediaan bahan pokok di dalam negeri masih surplus atau melimpah di tengah pandemi yang masih terjadi di Indonesia. Berdasarkan proyeksi sampai akhir tahun ini tak ada masalah soal pasokan.

"Dari neraca ketahanan pangan 12 komoditas dasar pertanian yang terus dipetakan. Maka terlihat cukup baik, bahkan sampai Desember pun yakin perkiraan yang ada 12 jenis komoditas terjamin aman," kata Syahrul kepada CNBC Indonesia, Kamis (15/7)

Sebanyak 12 komoditas dasar itu adalah beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabe besar, cabe rawit, daging sapi, daging kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir,dan minyak goreng. Syahrul mengatakan hanya beberapa komoditas yang masih harus impor yaitu bawang putih, daging sapi, gula, kedelai.

"Ini masih terkendali sampai Desember," jelasnya.

Syahrul menjelaskan stok beras melimpah. Dari musim tanam padi 2020 lalu, memang kondisinya surplus yang carry over di 2021 7,3 juta ton. Lalu musim tanam pada awal tahun Desember 2020 - Juni 2021 ini menghasilkan 17,5 juta ton beras. Paling tidak stok dari produksi beras sampai Semester I tahun ini sekitar 24,8 juta ton.

Sementara konsumsi beras, menurut Syahrul mencapai 14,67 juta ton, surplus yang ada diperkirakan akan cukup 8-10 juta ton.

Indonesia saat ini sedang masuk dalam masa tanam kedua tahun ini Juli - Desember 2021. Syahrul memprediksi akan menghasilkan 14,25 juta ton. Sehingga kalau akhir Juli ini punya sekitar 10 juta ditambah hasil musim tanam kedua 2021, jadi pasokan beras masih surplus sekitar 9 juta ton. "Mudah mudahan cuaca baik seperti tahun lalu, sampai saat ini gejalanya masih terlihat baik," katanya.

Wacana PPN Pangan

Soal wacana pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk kebutuhan pokok atau sembako. Syahrul menegaskan wacana itu tidak ada.

"Kalau itu menjadi wacana saya kira itu dalam kondisi seperti apapun bebas si pembuat wacana melakukan hitungan sendiri. Saya sebagai Menteri teknis tidak pernah diajak ngomong soal kenaikan PPN itu," jelasnya.

"Pak presiden juga pernah saya tanya bilang wacana dari mana itu, tidak ada (jawabnya). Oleh karena itu saat kita menghadapi tantangan kondisi sekarang," jelasnya.

Ia menjelaskan dalam masa pandemi ini berbagai pihak bebas membuat wacana. Namun dari pihaknya dalam hal ini kementerian teknis belum pernah diajak bicara mengenai hal ini.

"Ada wacana sah-sah saja, tapi pemerintah tidak pernah tuh membicarakan, saya juga nggak pernah ada, Saya ingin tegaskan wacana kenaikan PPN itu tidak ada menurut saya," katanya.

Ia meyakini kebijakan Presiden Joko Widodo akan berpihak pada banyak kepentingan petani. Sehingga wacana kenaikan PPN ini belum terbukti menjadi rencana.

"Tiap minggu presiden kontrol dan concern terhadap kepentingan pertanian. Kenaikan PPN itu tidak ada, saya yakin seperti itu," katanya.

Sebelumnya, wacana kenaikan PPN untuk kebutuhan pokok atau sembako ini tertuang dalam draf revisi V Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dimana Sembako tidak lagi masuk dalam objek yang PPN-nya dikecualikan.