Airlangga Bicara Pemulihan Ekonomi RI Hingga Vaksin Berbayar

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah terus berusaha keras menangani pandemi Covid-19. Pada saat yang sama, pemulihan ekonomi nasional juga diupayakan.

Dalam CNBC Indonesia Economic Update pada, Senin (13/7/2021), Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengungkapkan perkembangan terkini perihal kedua aspek tersebut.

"Momentum pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut hingga akhir kuartal II-2021. Pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2021 terkontraksi -0,74% year on year (yoy) diperkirakan akan tumbuh 7% di kuartal II-2021," ujar Airlangga.

Namun demikian, ada tantangan terbaru berupa lonjakan kasus Covid-19 seiring penyebaran mutasi virus corona varian delta. Pemerintah pun menetapkan kebijakan PPKM Darurat untuk membendung lonjakan tersebut.

Simak selengkapnya penuturan Airlangga berikut ini:

Momentum pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut hingga akhir kuartal II-2021. Pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2021 terkontraksi -0,74% year on year (yoy) diperkirakan akan tumbuh 7% di kuartal II-2021. Hal ini terlihat dari berbagai faktor, dari sisi produksi, dari sisi PMI manufaktur Indonesia di bulan Juni masih tetap di level ekspansi 53,5. Dari sisi demand, Indeks Keyakinan Konsumen di bulan juni di tingkat optimis 107,4, konsumsi listrik tumbuh 16,6% yoy, dan konsumsi semen tumbuh 14,2% yoy, dan penjualan ritel Juni 4,5% yoy, dan penjualan kendaraan bermotor meningkat 275,7% yoy.

Adanya kenaikan kasus sejak Juni lalu akibat libur panjang serta varian delta yang pertumbuhannya eksponensial memberikan tantangan baru kepada ekonomi Indonesia terutama pada sisi konsumsi, sehingga tentu ini akan menimbulkan koreksi pertumbuhan akhir tahun. Pemerintah melakukan langkah antisipatif antara lain tentu mendorong APBN pemerintah penggunaannya bisa di atas 5% secara konsisten.

Untuk menyetop penyebaran mutasi virus corona varian delta antara lain dengan pemberlakuan PPKM Darurat Jawa Bali dan PPKM Mikro diperketat di 43 kabupaten/kota di luar Jawa Bali. Dari 43 kabupaten/kota tersebut, ada 15 yang ditingkatkan statusnya menjadi PPKM Darurat dan berlaku sampai 20 Juli 2021.

Keputusan diambil berdasarkan data-data yang ada di lapangan dan assesment WHO dan kesiapan dan perkembangan kasus dan kesiapan daerah terutama tingkat pelayanan kesehatan, terutama Bed Occupancy Ratio (BOR). Kerja sama TNI/Polri dan pemda juga terus diperkuat untuk meningkat jumlah testing dan tracing. Untuk kasus delta ini, tracing menjadi kunci dan pemerintah melalui Instruksi Mendagri per daerah ada target testing per harinya, dan daerah diminta menambah tempat tidur Covid-19. Rata-rata di luar Jawa 20% sehingga harus ditingkatkan jadi 40% dan memastikan suplai oksigen, obat-obatan ke rumah sakit.

Pemerintah mendorong peningkatan vaksinasi dan pemerintah mendorong agar herd immunity bisa dicapai akhir tahun ini. Realisasi penyuntikan telah mencapai 51,3 juta dosis untuk satu dosis dan pemerintah melindungi 1,4 juta tenaga kesehatan melalui suntikan ketiga atau booster menggunakan booster vaksin Moderna.

Pemerintah mendorong percepatan vaksin gotong royong. Pada prinsipnya masyarakat memperoleh vaksin secara gratis. Namun, vaksin gotong royong dibuka bukan hanya sektor korporasi tetapi kepada volunteer individual. Para individu yang mau volunteer, terutama ini untuk pekerja yang memiliki KITAS di mana dengan regulasi PPKM Darurat diwajibkan vaksin sebelum terbang.

Untuk itu vaksin gotong royong diperluas dengan Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 yang dapat diakses oleh individu secara volunteer. Jumlah vaksin gotong royong ini jauh lebih kecil dari vaksin program, ini vaksin gotong royong menggunakan jenis vaksin yang berbeda dari vaksin program dan tidak ada vaksin gratis yang diberikan untuk vaksin gotong royong. Vaksin ini disediakan di berbagai fasilitas kesehatan termasuk 212 rumah sakit dan 179 klinik.

Dari sisi kesehatan, pemerintah juga menyiapkan respons cepat dari risiko perlambatan pemulihan ekonomi karena PPKM Darurat dengan berbagai bansos, dan bantuan produktif untuk usaha mikro dan percepatan program PEN yang sudah ditetapkan.

Realisasi PEN demester I-2021 mencapai 36,1% atau Rp 252 yriliun dari total anggaran Rp 699 triliun. Saat ini pemerintah melakukan realokasi dan refocussing pada program PEN agar penanganan pandemi bisa mendorong daya beli masyarakat dan bisa menjaga roda ekonomi sehingga dapat melanjutkan momentum pemulihan ekonomi.

Untuk antisipasi pembatasan yang ketat, pemerintah juga melakukan realokasi dan re-prioritisasi sebesar Rp 225,54 triliun yang digunakan untuk program prioritas pada masa pembatasan. Ini menunjukan APBN kita fleksibel dalam merespon sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat. Antara lain digunakan untuk diskon listrik, bantuan rekening minimum, bantuan produktif ultra mikro, bansos tunai, durasi program ditambah, di antaranya KPM Rp 6,1 triliun untuk 10 juta, kemudian alokasi semester 1-2021 Rp 11,9 triliun sehingga total bansos Rp 18 triliun.

Untuk PKH ada percepatan penyaluran di awal Juli, kartu sembako percepatan penyaluran awal Juli dengan target penyaluran Rp 18,8 triliun, kemudian BLT desa Rp 28,8 triliun, kartu prakerja tambahan Rp 10 triliun untuk 1,8 juta peserta dan untuk mendukung insentif usaha Rp 50,84 triliun.

Dari sisi UMKM dan koperasi diberikan hingga semester I-2021, diberikan sebesar Rp 51,27 triliun. Pemerintah juga mendorong penyaluran berbagai insentif bagi UMKM seperti subsidi bunga bagi UMKM baik KUR dan non KUR dan berbagai stimulus lainnya yang diberikan. Seperti bantuan produktif usaha mikro yang diarahkan kepada 9,8 juta pelaku dengan nilai Rp 11,7 triliun dengan ditambahkan Rp 3,6 triliun kepada 3 juta penerima baru pada Juli-Sepetmber untuk pemulihan sektor UMKM. Guna mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional UU Cipta kerja diharapkan bisa memberikan berbagai kemudahan untuk UMKM, dan diharapkan bisa menarik investasi yang menciptakan usaha baru dan membuka lapangan kerja untuk masyarakat secara luas.

Di tengah upaya menghadapi tantangan di dalam negeri, pemulihan ekonomi juga memperhatikan pada risiko tapering of dari Bank Sentral Amerika Serikat. Namun kita tidak perlu khawatir akan kemampuan ekonomi nasional, dan tidak pada tempatnya kalau khawatir apa yang berkembang di global.

Kita memiliki instrumen fiskal untuk menjaga perekonomian dalam negeri dan dalam situasi seperti ini kita tidak perlu khawatir dengan apa yang terjadi di global namun kita harus memitigasi dengan meningkatkan ekspor, sehingga ekspor menjadi kunci apalagi dengan komoditas utama, CPO, nikel, batu bara, dan beberapa komoditas lain menjadi penting agar bisa menambah kekuatan devisa dalam negeri.

Dengan kondisi tersebut, mempertimbangkan tantangan dan peluang yang muncul pemerintah memprediksi ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 3,7-4,5% ini sejalan dengan sejumlah lembaga Internasional.

Tentu ini kita terus melihat sampai di mana pengendalian Covid-19 dan semoga akselerasi vaksinasi kurvanya bisa ditekan menajdi kurva turun. Berbagai upaya penangan Covid-19 ini akan tercapai apabila ada kerja sama pemeirntah dan masyarakat dan seluruh stakeholder, termasuk pemda, dan tokoh masyarakat dan agama.