Bukti Mahalnya Ongkos Basmi Covid, Bisa Tembus Rp 1.000 T

Hal ini membuktikan betapa mahalnya ongkos yang harus ditanggung negara akibat kelalaian menangani penyebaran covid-19. Sejak awal tahun, sudah ada dua kali lonjakan kasus dan pemerintah hanya otak-atik nama dari kebijakan yang dijalankan.

"Inilah ongkos yang harus kita bayar sangat mahal tatkala PPKM Darurat terjadi ketika sistem kesehatan kita sudah collaps," ungkap Ekonom Senior Faisal Basri.

Baca: Selamatkan Diri & Keluarga, Ayo #DiRumahAja

Opsi pemangkasan adalah keputusan yang tepat. Akan tetapi untuk mendapatkan dana yang besar, maka pemangkasan harusnya lebih besar lagi. Khususnya pada pagu yang dianggap tidak prioritas seperti pembelian alutsista oleh Kementerian Pertahanan.

"Anggarannya, saya percaya kalau soal uang ada, ini tinggal politik anggaran saja kan," terang Faisal. Pagu Kemenhan memang salah satu yang tertinggi, di atas Rp 100 triliun.

Selain pemangkasan adalah penambahan utang. Sementara defisit APBN harus kembali ke bawah 3% terhadap PDB pada 2023 mendatang dari posisinya sekarang yang masih di atas 5% terhadap PDB. Kecuali pemerintah ada niat untuk memperpanjang beberapa tahun lagi.

"Jadi inilah ongkos yang sangat mahal yang dibayar yang menyebabkan recovery ekonomi makin lama. Kita sudah selama ini paling lambat dan akan makin lama, defisit anggaran akan meningkat lagi, penerimaan pajak akan turun, angka pengangguran akan naik," papar Faisal.

"Jadi bukan menuju pada pemulihan sebelum covid ya, tapi kita masih jauh dari kondisi sebelum covid," tegasnya.

Baca: Curhat IDI: Kondisi Seperti Perang Tapi Diperlakukan Normal

Pemerintah merevisi pertumbuhan ekonomi 2021 dari 5% menjadi 3,7 - 4,5% dengan asumsi lonjakan covid bisa terselesaikan di bulan Juli. Faisal sendiri memperkirakan tidak akan lebih dari 4%.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All