Blak-blakan Menkes Soal Tunggakan Klaim RS & Insentif Nakes

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan kondisi terkini tunggakan klaim kepada rumah sakit hingga progres pencairan insentif tenaga kesehatan selam pandemi Covid-19.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, tunggakan saat dia mulai menjabat akhir tahun lalu adalah Rp8,3 triliun. Jumlah tersebut sudah dibayarkan Rp6 triliun atau sekitar 80%.

"Problem adalah di awal tahun melihat tagihan tahun lalu masih masuk. Kita bilang harus kita setop sampe bulan Mei. Tadinya kita Rp8 triliun naik menjadi Rp22 triliun," kata BGS, sapaan akrab Budi Gunadi Sadikin, seperti dikutip dari kanal Youtube DPR RI, Senin (5/7/2021).

Namun, untuk menuntaskan selisih tersebut, pemerintah belum memiliki anggaran. Sementara untuk 2021, anggaran Rp23 triliun dan sudah dibayarkan sekitar Rp10 triliun.

Dia menjelaskan status terkini untuk tagihan Rp22 triliun di tahun 2020 adalah tersisa Rp6,1 triliun. Kemudian ada proses penambahan anggaran Rp9,5 triliun dan diharapkan sudah bisa dibayar pada bulan Juli.

Sementara untuk hari ini, Budi mengatakan seharusnya sudah membayar Rp2 triliun. Sedangkan sekitar Rp339 miliar sedang proses di BPKP dan Rp6,6 triliun proses verifikasi dengan dengan rumah sakit dan akan diteruskan ke BPKP.

Baca: Luhut Hingga BGS Ungkap Biang Kerok Krisis Tabung Oksigen RI

"Punya outstanding yang dispute Rp6,9 triliun diselesaikan tim verifikasi daerah. Kita sudah berbicara Kementerian Keuangan sehingga bisa mengatasi kewajiban anggaran 2020 yang belum ada anggaran," jelasnya.

Sementara untuk 2021, pemerintah sudah membayar tunggakan Rp10,5 triliun. Sementara yang sedang dalam pembayaran Rp837 miliar. Terdapat dispute Rp4 triliun sedang diselesaikan dan diharapkan tidak ada penunggakan seperti tahun lalu.

Sementara itu untuk inisiatif tenaga kesehatan, dia menjelaskan anggaran di Kemenkes hanya untuk RS Pemerintah Pusat, RS TNI, RS Polri, RS BUMN dan RS Swasta. RS daerah diberikan dari Kementerian Keuangan ke Pemerintah Daerah.

"Tunggakan Maret Rp1,48 triliun sudah diselesaikan, Rp1,3 triliun bisa selesaikan bulan ini. Tahu 2021 pagu Rp3,8 triliun sudah dibayarkan Rp2,6 triliun dan juga sudah santunan kematian. Insentif anggarannya 6 bulan sampai bulan Juni. Juli-Des diskusi dengan Kemenkeu mendapatkan tambahan anggaran terus sampai akhir tahun," kata BGS.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Omicron Siluman BA.2 Ada di RI, BGS: Semoga Kasus tidak Naik