Menkes: PPKM Darurat di DKI Jakarta, Tapi Jalanan Masih Macet

Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia
05 July 2021 12:42
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri) berbincang dengan tenaga kesehatan di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, Senin (28/6/2021). CT Corp bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan melibatkan RS Pusat Otak Nasional akan mengadakan program vaksinasi yang terbuka untuk semua KTP Indonesia di 10 lokasi jaringan usaha CT Corp di Jabodetabek. Program ini adalah bentuk CT Corp peduli keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia.  (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)
Foto: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI secara virtual, Senin 5/7/2021). Dalam kesempatan itu, BGS, sapaan akrab Budi Gunadi Sadikin, memaparkan salah satu pemicu lonjakan kasus Covid-19 di tanah air.

"Semua ini terjadi karena mobilitas tidak terkontrol. Jadi kenaikan ini terjadi karena pergerakan masyarakat sulit diminta agar disiplin," ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah menerapkan PPKM Darurat pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Kendati demikian, BGS menilai masih ada kekurangan.

"Saya masih melihat di jalan-jalan di Jakarta sudah diimplementasi PPKM Darurat masih juga macet. Sampai beberapa teman-teman kita terlambat untuk hadir," katanya.

"Saya rasa memang ini yang sangat penting. Tidak mungkin kita bisa mengontrol pandemi ini kalau kita tidak displin. Dengan adanya PPKM Darurat tujuan kita memang menghambat mobilitas, mempersulit mobilitas, agar kita mengurangi laju pandemi ini," lanjutnya.



Lebih lanjut, BGS bilang kalau mutasi virus corona varian delta memang cepat menulari masyarakat. Imbasnya, kapasitas testing di beberapa provinsi, termasuk DKI Jakarta yang sudah 6 kali standar WHO, tidak cukup. Hal itu bisa terlihat dari positivity rate yang terus naik.

"Sehingga kita sudah membuat kebijakan di PPKM Darurat bahwa jumlah testing kita akan dinaikkan secara agresif dari sekitar 100 ribu per hari sekarang menjadi 400 ribuan per hari dengan kondisi seperti ini," ujar BGS.

"Jadi kita sudah ada list dari kabupaten/kota kalau positivity rate-nya di atas 25%, maka targetnya bukan 1/1000 per minggu, tapi 15/1000 per minggu. Demikian juga yang selanjutnya. Jadi kita tingkatkan secara agresif belajar dari India mengenai testing ini," lanjutnya.


(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Omicron Siluman BA.2 Ada di RI, BGS: Semoga Kasus tidak Naik

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular