Covid Masih Ganas, BUMN Kemenkeu Cuma Ditarget Setor Rp 1 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan mencatat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pengawasannya telah memberikan kontribusi sebesar Rp 10 triliun ke penerimaan negara. Realisasi ini selama kurun waktu 2016-2020.

Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN, Meirijal Nur mengatakan, realisasi itu berasal dari setoran dividen dan pajak yang selama ini disetorkan BUMN tersebut.

"Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir BUMN/Lembaga tersebut telah menyetorkan dividen kepada pemerintah sebesar Rp 3,1 triliun dan pajak sebesar Rp 7,3 triliun," ujarnya dalam media briefing virtual, Jumat (2/7/2021).

Sementara itu, selama tahun 2020 sumbangan BUMN/Lembaga di bawah Kemenkeu ke penerimaan negara melalui dividen tercatat Rp 887,18 miliar dan setoran pajak tercatat Rp 1,52 triliun. Untuk dividen ke depan, pihaknya akan mendorong jumlahnya bisa lebih besar lagi.

"Untuk tahun 2021, saya inginnya ini bisa mencapai angka psikologis Rp 1 triliun lah ya. Tapi perlu diketahui, dividen ini bukan target utama," jelasnya.

Baca: Pengusaha Ingatkan Gelombang PHK, Desak Ada Stimulus Lagi!

Ia menjelaskan, adapun sumbangan penerimaan negara ini merupakan hasil investasi yang telah dilakukan pemerintah secara permanen kepada BUMN/Lembaga di bawah Kemenkeu.

Berdasarkan LKPP Tahun 2020 yang sudah diaudit (audited), hingga tahun 2020 investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah sebesar Rp 3.031 triliun. Dari total nilai tersebut yang diberikan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 82,1 triliun.

Lanjut Meirijal, hingga tahun 2020, BUMN/lembaga di bawah Kemenkeu juga telah melaksanakan mandat pemerintah dalam pembiayaan di sektor infrastruktur dengan total nilai komitmen sebesar Rp 117 triliun dari 292 proyek yang telah berjalan.

Kemudian, juga memberikan penjaminan kepada pelaku usaha di sektor infrastruktur sebesar Rp 66,4 triliun, mengembangkan sektor ekspor dengan memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha dengan nilai outstanding pembiayaan sebesar Rp 90,4 triliun, memberikan pembiayaan perumahan sebesar Rp 69,15 triliun kepada 1.083.590 debitur, dan memberikan pinjaman kepada 28 Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka membangun 38 fasilitas publik.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani: BLU Buat Bantu Publik, Bukan Jadi Lahan Bisnis