Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan akan kembali menggulirkan dana bantuan sosial kepada masyarakat. Meski demikian, belum diketahui secara rinci bantuan seperti apa lagi yang akan diberikan pemerintah.
Hal tersebut dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, saat memberikan keterangan pers terkait PPKM Darurat.
"Kami sepakat bansos akan digulirkan kembali," tegas Luhut.
Rencana untuk kembali menggulirkan bansos kepada masyarakat merupakan kesepakatan antara Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
"Kita sepakat untuk semua ini kita bantu lagi," jelas eks Kepala Staf Kepresidenan itu.
Luhut menegaskan penyaluran bansos ini diharapkan dapat melindungi masyarakat, terutama di tengah pemberlakuan PPKM darurat. Bantuan ini diharapkan dapat mengkompensasi beban masyarakat di tengah pembatasan kegiatan.
"Untuk melindungi masyarakat menengah dan ke bawah betul harus dilindungi. Dampak PPKM darurat harus dimitigasi, recovery diharapkan bisa lebih cepat," tegasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan kembali memberikan beberapa bantuan sosial (Bansos) yang sudah dihentikan. Tujuannya agar masyarakat terbantu dan bisa tenang dengan adanya penghasilan walaupun di rumah saja.
Seperti diketahui, Jokowi memutuskan untuk memberhentikan Bansos Tunai (BST) kepada 10 juta dengan besaran Rp 300.000. Anggaran Rp 12 triliun disiapkan untuk penyaluran selama empat bulan, dari Januari sampai April 2021. Dan penyalurannya sudah dihentikan sejak Mei 2021.
Pemerintah juga memutuskan untuk memberhentikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta. Sayangnya di tahun ini, program ini tidak dimasukan ke dalam anggaran APBN 2021, yang artinya program ini dihentikan.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan BST dan BSU sebaiknya dilanjutkan. Karena saat ini mobilitas masyarakat semakin menurun karena ledakan kasus Covid-19, sehingga masyarakat masih membutuhkan bantalan jaring pengaman sosial.
"Jadi BST sebaiknya dilanjutkan. Juga (target) kepada keluarga kelas menengah rentan miskin diperluas. Masih banyak yang belum mendapatkan bantuan tunai," jelas Bhima kepada CNBC Indonesia.
Bhima juga memandang, bahwa bansos tunai lebih efektif dibandingkan dengan bansos sembako. BST ini juga, kata Bhima diharapkan tanpa dikenakan syarat tertentu.
"Jadi langsung diberikan ke penerima akhir. Mau langsung dibelanjakan untuk membeli makanan atau non makanan. Tergantung kebutuhan tiap penerima bantuan," tuturnya.
Selain BST, Bhima memandang BSU juga harus dilanjutkan sampai 2022. Karena, tidak menutup kemungkinan akan ada lagi gelombang pemutusan hubungan karyawan (PHK) di beberapa perusahaan.
Bhima juga menyarankan agar program Kartu Prakerja dihentikan, karena tidak efektif membantu masyarakat di tengah pandemi saat ini.
"Tingkat pengangguran bisa kembali meningkat, subsidi gaji itu yang harus diberikan. Karena yang dibutuhkan sekarang adalah dalam bentuk tunai," jelas Bhima.
Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga menilai pada tahun lalu BST menjadi salah satu pendorong ekonomi Indonesia di masa pemulihan. Karena lewat BST daya beli masyarakat kelompok kelas menengah ke bawah jadi terjaga dalam melakukan aktivitas konsumsi.
"Jadi atas dasar ini kemudian seharusnya pemerintah perlu segera untuk kembali melanjutkan BST khususnya untuk kelompok pendapatan menengah."
