Internasional

Gak Punya Duit, Misi PBB Ini Bakal Setop Selamanya

Thea Fathanah Arbar, CNBC Indonesia

29 June 2021 07:50

In this photo provided by the United Nations, Secretary-General António Guterres speaks from the podium, center, during the 75th session of the United Nations General Assembly, Tuesday, Sept. 22, 2020, at U.N. headquarters in New York. The U.N.'s first virtual meeting of world leaders started Tuesday with pre-recorded speeches from some of the planet's biggest powers, kept at home by the coronavirus pandemic that will likely be a dominant theme at their video gathering this year. (Eskinder Debebe/UN via AP) — Foto: AP/Eskinder Debebe

Jakarta, CNBC Indonesia - Misi penjaga perdamaian PBB, United Nations Peacekeeping Operations, secara global kemungkinan akan ditutup pada Kamis (1/7/2021) mendatang.

Dilansir dari Reuters, penutupan ini bisa terjadi jika Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang tidak dapat menyetujui anggaran baru senilai US$ 6 miliar atau Rp 86,9 triliun (asumsi Rp 14.400/US$) untuk tahun ini hingga 30 Juni 2022.

Baca:

Balas Dendam Biden Ngamuk, Militer AS Diroket di Suriah

Kepala strategi manajemen, kebijakan dan kepatuhan PBB Catherine Pollard mengatakan 12 misi penjaga perdamaian badan dunia, sebagian besar di Afrika dan Timur Tengah, telah disarankan untuk mulai membuat rencana darurat jika anggaran baru tidak tersedia dalam waktu dekat.

"Pada saat yang sama, kami tetap berharap dan yakin bahwa negara-negara anggota akan menyelesaikan negosiasi mereka," kata Pollard kepada wartawan pada Senin (28/6/2021).

Pollard mengatakan jika tenggat waktu 30 Juni terlewati maka Sekretaris Jenderal Antonio Guterres hanya dapat menghabiskan uang untuk melindungi aset-aset PBB dan memastikan perlindungan staf dan penjaga perdamaian.

Kepala penjaga perdamaian PBB Jean-Pierre Lacroix mengatakan misi akan sangat terbatas dan tidak dapat melakukan tindakan seperti melindungi warga sipil, membantu mengatasi Covid-19 dan mendukung upaya dan mediasi politik.

Beberapa diplomat sebelumnya menyalahkan perubahan pada prosedur negosiasi, masalah dengan logistik dan pembicaraan alot yang mengadu China dengan negara-negara Barat atas keterlambatan dalam mencapai kesepakatan.

Amerika Serikat (AS) adalah kontributor terbesar untuk anggaran pemeliharaan perdamaian, bertanggung jawab sekitar 28%, diikuti oleh China dengan 15,2% dan Jepang dengan 8,5%.