Mendagri Tito Minta DPR Kebut Bahas Dana Otsus Papua

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengharapkan pembahasan mengenai perpanjangan dana otonomi khusus (Otsus) Papua dengan DPR RI bisa dikebut. Sehingga, keputusan mengenai anggaran ini bisa disepakati sebelum APBN 2022 disahkan pada Oktober mendatang.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, jika keputusan mengenai otsus ini tidak segera dilakukan akan mengganggu seluruh kegiatan perekonomian yang ada di Papua, termasuk APBD nya.

"Karena kalau pembahasan tidak tepat waktu akan berdampak ke siklus anggaran," ujarnya dalam rapat kerja dengan DPR RI, Kamis (24/6/2021).

Pilihan Redaksi Bupati Jayapura Bicara Soal PON, Investasi Hingga Otsus Papua Bupati Mathius Beberkan Prospek Cerah Investasi di Jayapura

Menurut Tito, anggaran yang terdampak akan sangat mempengaruhi pembangunan yang ada di Papua. Sebab, dana otsus berperan lebih dari 60% dalam keberlangsungan pembangunan di Papua.

"Sehingga ada siklus anggaran yang jadi pertimbangan. Dan kalau belum ada keputusan ini akan berdampak ke kesejahteraan masyarakat Papua," jelasnya.

Oleh karenanya, ia menyarankan untuk dilakukan percepatan pembahasan melalui panitia kerja (panja). Hal ini pun disepakati oleh seluruh anggota dewan.

DPR pun berharap nantinya semua Kementerian dan Lembaga diharapkan bisa ikut dalam pembahasan panja ini. Tidak hanya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kemenkumham dan Bappenas, tapi Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian PUPR diharapkan bisa bergabung.

"Sebab ini dana khusus yang juga ada pendidikan, perencanaan hingga pembangunan. Jadi kami harap tidak hanya 3 kementerian yang aktif tapi semuanya," ujar salah satu anggota.

Seperti diketahui, dana otsus Papua akan berakhir di tahun ini dan berencana di perpanjang hingga 20 tahun ke depan. Selain memperpanjang, diharapkan anggaran ini juga bisa lebih meningkat 0,25%.

Dimana, anggaran otsus Papua hingga saat ini ditetapkan 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan diharapkan naik menjadi 2,25%. Hal ini tertuang dalam RUU tentang perubahan kedua atas UU nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Berbusana Adat Baduy di Sidang Tahunan MPR RI