Jadi 'Sarang' Pungli di Priok, JICT Beberkan Faktanya

Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
16 June 2021 20:45
Sejumlah truk bongkar muat melintas di kawasan Tj Priok, Jakarta, Jumat, 11/6. Praktik pungutan liar (pungli) hingga saat ini masih merajalela di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seperti pengakuan beberapa supir kepada Presiden Joko Widodo, Kamis (11/6/2021), saat kunjungan ke pelabuhan utama Indonesia ini kemarin.
Para pekerja kerah biru ini mengeluhkan, bukan terkait masalah beratnya pekerjaan yang digelutinya, melainkan aksi premanisme juga pungutan liar yang kerap terjadi. Dia berharap, pihak aparat bisa lebih memperketat pengamanan area pelabuhan. Selain itu, pihaknya juga berharap ada transparansi biaya pelabuhan untuk semua aktivitas.

Dari dialog yang dilakukan supir truk dengan Presiden Joko Widodo kemarin, praktik premanisme terjadi saat keadaan jalan sedang macet di mana preman naik ke atas truk, lalu menodongkan celurit kepada supir untuk dimintai uang.

Adapun pungli terjadi di sejumlah depo. Pengemudi truk dimintai uang Rp 5.000 - Rp 15.000 supaya bongkar muat bisa lebih dipercepat pengerjaannya. Jika tidak dibayar, maka pengerjaan bongkar muat akan diperlambat. Hal ini terjadi di Depo PT Greating Fortune Container dan PT Dwipa Kharisma Mitra Jakarta. 
Pantauan CNBC Indonesia dilapangan saat di kawasan JICT tampak jarang hampir tak terlihat himbauan banner stop pungli diarea tempat keluarnya truk.

Suasana dipinggir jalan kawasan Tj Priok arah Cilincing juga tak terlihat para kenek parkir di pinggir jalan semenjak ramenya kasus pungli.
Foto: Suasana Tanjung Priok, Jakarta Utara (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Jakarta International Container (JICT) akan mengevaluasi kontrak kerja sama dengan vendor dari delapan karyawan outsourcing yang terlibat dalam kasus pungutan liar (pungli). Hal ini diungkapkan Direktur Utama PT JICT Ade Hartono saat konferensi pers, Rabu (16/6/2021).

"Kita lakukan teguran keras sesuai dengan kontrak yang dilakukan dengan vendor. Tentunya ini menjadi evaluasi kinerja kita. Dan kita minta segera diganti karena itu perjanjian kita dengan vendor. Tujuh orang berserta koordinatornya itu diganti," katanya.

"Karena itu adalah klausul kita dengan vendor. Sekali lagi kita bertindak keras dengan vendornya. Tentunya kita bertindak keras yang sesuai dengan pasal dalam kontrak. Kita tidak bisa keluar dari itu. Karena itu adalah ikatan kita dengan vendor," jelasnya.

Menurut Ade kejadian ini menjadi catatan kinerja dari vendor yang berkontrak dengan JICT. Ade juga mengatakan pihaknya akan bersikap tegas terhadap pelanggaran yang mencederai JICT, dalam menciptakan pelabuhan bersih dari praktik pungli.

"Kita tidak akan pandang bulu, sehingga dalam melaksanakan fungsi kita, kita memegang prinsip integritas," katanya.

Ade juga memastikan kedelapan pegawai yang ditanggap polisi itu adalah pegawai outsourcing. Untuk proses hukum selanjutnya, JICT akan mendukung apa yang akan dilakukan kepolisian.

Dalam kesempatan itu, Wakil Direktur Utama JICT Budi Cahyono juga mengklarifikasi soal video yang beredar di media sosial. Dimana terlihat operator crane menurunkan kresek hitam yang diisi uang oleh sopir kontainer.

"Viral juga video tas kresek itu diambil 2017, dan masih menggunakan operator asisten. Itu sudah tidak ada lagi di sini, dan dari alatnya itu bukan di JICT. Ini perlu diluruskan," jelasnya.


(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Telpon Kapolri soal Sopir Dipalak, Begini Respons JICT

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular