Jakarta, CNBC Indonesia - Ekspansi bank BUMN ke sektor UMKM di tengah pandemi Covid-19 terus digeber. Hal ini beriringan dengan program pemulihan ekonomi nasional.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk misalnya telah menyalurkan dana subsidi bunga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) senilai Rp2,49 triliun kepada 1,15 juta debitur per 31 Maret 2021. Penyaluran dana tersebut merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diinisiasi Presiden Joko Widodo.
Wakil Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan dana subsidi bunga yang diberikan Kementerian Keuangan tersebut merupakan bagian dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 138/2020. Dalam aturan tersebut, pemerintah telah memperluas pemberian subsidi bunga kepada debitur KPR dan KKB.
"Jutaan debitur telah sangat terbantu dengan program subsidi bunga ini. Kami pun ikut menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas program ini yang meringankan cicilan para debitur KPR dan UMKM di Bank BTN," tutur Nixon di Jakarta, Rabu (16/6).
Adapun, dalam PMK 138 tersebut, pemerintah memberikan insentif bunga KPR kepada debitur yang membeli rumah dengan tipe 70 ke bawah. Debitur yang berhak memperoleh subsidi bunga yakni yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), plafon kredit maksimal Rp10 miliar, baki debet kredit hingga 29 Februari 2020, dan berstatus kredit lancar per 29 Februari 2020.
Selain pemberian subsidi bunga, Bank BTN juga telah menyalurkan kredit dari penempatan dana PEN dan penjaminan kredit UMKM. Emiten bersandi saham BBTN ini tercatat telah menyalurkan dana PEN tahap 3 sesuai PMK 70/104 kepada 34 ribu debitur senilai Rp12,49 triliun per 31 Maret 2021.
Secara total, sejak tahun 2020 hingga 4 Mei 2021, Bank BTN telah 3 kali menerima penempatan dana PEN. Dari seluruh dana yang ditempatkan dalam 3 tahap tersebut, perseroan telah menyalurkan total kredit senilai Rp68,3 triliun per 4 Mei 2021 yang mayoritas difokuskan pada sektor perumahan.
Bank BTN juga telah merealisasikan penyaluran penjaminan UMKM sesuai PMK 71 kepada 246 debitur senilai Rp565 miliar per 31 Maret 2021. UMKM yang menjadi sasaran penjaminan yakni yang terkait dengan rantai bisnis sektor perumahan.
"Kami melihat sektor perumahan merupakan sektor yang tinggi serapan sumber daya lokal dan labour intensive, sehingga kami meyakini dana yang disalurkan untuk sektor ini akan memberikan multiplier impact yang kuat untuk mendorong roda perekonomian nasional," tutur Nixon.
Halaman Selanjutnya >> Ekspansi BRI di Sektor UMKM
PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk (BRI) menargetkan penyaluran kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terus meningkat hingga menembus 85%. Saat ini, porfotolio kredit UMKM BRI tercatat sebesar 80,60% dari seluruh kredit BRI.
Tercatat hingga akhir Maret 2021 penyaluran kredit BRI tercatat sebesar Rp 914,19 triliun. Penopang utama pertumbuhan kredit BRI yakni kredit mikro sebesar Rp 360,03 triliun atau tumbuh 12,43% year on year dan kredit konsumer yang tumbuh 1,62% yoy menjadi Rp145,06 triliun.
Wakil Direktur INDEF, Eko Listiyanto mengatakan, penyaluran kredit UMKM yang besar ini akan berdampak bagus kepada pemulihan ekonomi. Hal ini karena kalau UMKM mulai menaikkan produksi, maka mereka akan dengan cepat menambah tenaga kerja. Secara nasional total kredit perbankan yg ke UMKM hanya sebesar 19,68% dari total kredit, jadi ini masih sangat kurang.
"Memang daya beli belum pulih, sehingga permintaan produk UMKM masih terbatas. Nah, kalau ingin pulih cepat, maka menggerakkan ekonomi di level UMKM menjadi pilihan utama, karena perputaran bisnisnya relatif lebih cepat dan langsung bersentuhan dengan upaya penyerapan tenaga kerja." ujar Eko.
Pemerintah telah mendorong agar bank-bank pelat merah menaikkan pagu kredit UMKM. Bank BRI adalah salah satu bank yang menyanggupi hal tersebut dengan menargetkan penyaluran kredit UMKM hingga menembus 85%.
Selain dengan menaikkan pagu penyaluran kredit, dia juga menilai perlu adanya kebijakan insentif dari perbankan ke UMKM. Selain itu, perlu ada pendampingan agar mendorong UMKM ke level yang layak didanai perbankan.
Menurutnya, jika mereka tidak dibimbing, maka sangat mungkin usahanya akan selalu kecil atau bahkan jadi sasaran berbagai bentuk pembiayaan nonformal ilegal yang saat ini mengepung mereka.
Oleh karena itu, pada skala mikro dan ultramikro, pembentukan ekosistem ultramikro yang dirancang pemerintah sebenarnya punya momentum untuk mengurangi jerat pinjaman ilegal oleh pengusaha mikro yang umumnya berbunga mahal.
"Di samping itu juga berfungsi mendorong peningkatan pembiayaan formal ke UMKM dan ultra mikro." kata Eko.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menambahkan bahwa kredit UMKM dapat mendorong sektor ini tetap berkembang selama pandemi.
Mengutip data ILO, selama pandemi 90% UMKM mengalami tekanan keuangan. Kemudian dari studi lain sebanyak 70%?UMKM saat pandemi mengharapkan bantuan dalam bentuk kredit modal kerja untuk memulai kembali usahanya.
Artinya, porsi kredit sangat penting dalam memulai kembali usaha kecil. Dalam konteks pemulihan ekonomi, pelaku UMKM yang diberikan modal usaha dari perbankan bisa merekrut kembali karyawan, membeli bahan baku hingga menolong ekonomi keluarga karena rata- rata pelaku UMKM adalah bisnis skala rumah tangga.
"Multiplier effect-nya sangat luas sehingga UMKM menjadi backbone dalam percepatan pemulihan daya beli kelas menengah dan bawah." kata Bhima.
Selain itu, ia menilai bahwa porsi kredit UMKM dari kredit perbankan nasional harusnya mencapai 30-40%. Namun, saat ini total kredit UMKM hanya sekitar 19,86%.
Selain Bank BRI yang core business-nya di UMKM, bank-bank lainnya tidak sanggup untuk menyalurkan porsi 20% kredit ke sektor UMKM.
"Harusnya bukan halangan ya karena bank bisa lakukan channeling ke BPR misalnya dan fintech juga." katanya.
Sebelumnya Direktur Utama Bank BRI Sunarso menargetkan penyaluran kredit UMKM terus meningkat hingga mencapai 85%. Secara umum, porfotolio kredit UMKM BRI tercatat sebesar 80,60% dari seluruh kredit BRI.
"Angka ini menunjukkan perbaikan, dibanding periode sama tahun lalu, porsi UMKM 78,71%. Kami akan terus berusaha menaikkan porsi UMKM, hingga mencapai 85% dari total portofolio kredit," kata Sunarso.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menargetkan kredit UMKM BRI harus 80% dari total kredit yang disalurkan. Erick menyatakan BRI diarahkan untuk mengoptimalkan pelayanannya kepada pelaku UMKM.
Menurut dia, porsi kredit 80% untuk UMKM BRI itu bisa bisa terealisasi. Apalagi, BRI terus melakukan ekspansi.
