Sosok 'Orang Kuat' yang Ingin Ampuni Pengemplang Pajak Lagi

Draft RUU KUP yang berisi Tax Amnesty Jilid II konon sudah diserahkan pemerintah ke DPR dan saat ini masih berada di tangan Puan Maharani selaku Ketua DPR dan belum disebar ke anggota. Meski sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas, namun belum jelas kapan mulai dibahas.

CNBC Indonesia juga mendapatkan informasi dari pihak yang mengetahui lebih dekat rencana tersebut. Dia menyampaikan, tax amnesty sempat menjadi pembahasan dalam rapat kabinet terbatas. Sri Mulyani dan Airlangga turut hadir. Mereka berdebat panjang untuk memilih kemungkinan tax amnesty atau sunset policy.

Baca: Draf PPN Sembako Bocor, Sri Mulyani Merasa 'Kikuk'

Perdebatan itu tidak mencapai titik temu sehingga perlu dikaji lebih lanjut. Kajian masih berlangsung ternyata Airlangga maju lebih cepat ke Presiden dan DPR. Sri Mulyani dan tim juga tidak mampu mencegah bahkan menarik RUU tersebut.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menegaskan kewenangan dari aturan perombakan KUP maupun Tax Amnesty ini ada di Kementerian Keuangan. Dia menyatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah penggagas dari keseluruhan rencana tersebut.

"Urusan perpajakan lead-sector nya di Kemenkeu, harusnya ditanyakan ke teman-teman di Kemenkeu," kata Susi ke CNBC Indonesia.

Pertanyaannya kemudian, amnesti pajak alias pengampunan ini untuk kepentingan apa atau siapa?

Baca: Ada Sembako & Sekolah, Ini Barang yang Tak Lagi Bebas Pajak!

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All