Pengusaha: Pungli di Tanjung Priok Sudah Terjadi Sejak Lama

News - Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
11 June 2021 11:25
Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (10/2/2021). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Jakarta, CNBC Indonesia - Praktik pungutan liar (pungli) hingga saat ini masih merajalela di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seperti pengakuan beberapa supir kepada Presiden Joko Widodo, Kamis (11/6/2021), saat kunjungan ke pelabuhan utama Indonesia ini kemarin.

Para pekerja kerah biru ini mengeluhkan, bukan terkait masalah beratnya pekerjaan yang digelutinya, melainkan aksi premanisme juga pungutan liar yang kerap terjadi.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Riyanto membenarkan adanya praktik premanisme dan pungli ini, dan menurutnya ini sudah menjadi hal yang biasa. Pelaku bisnis juga memberikan uang lebih kepada supir saat melakukan perjalanan.


Dia mengatakan, premanisme dan pungli sudah terjadi sejak lama. Dia menyebut, area-area dekat depo kontainer impor dan ekspor merupakan area yang rawan aksi ini. Apalagi, imbuhnya, jika kondisi macet di tengah malam.

"Betul, masih ada dan sudah ada sejak lama. Ya seperti kucing-kucingan preman dengan aparat, daerah dekat depo itu merupakan area yang rawan, memang rutin ada ongkos lewat area," jelasnya.

Dari hitungannya, paling tidak biaya pungli dan preman itu bisa mencapai 10% dari tarif sekali jalan truk ke arah Pelabuhan Tanjung Priok.

"Jadi, kalau tarif truk kontainer itu 1,5 juta, ya kita (pelaku usaha) atau supir truk harus sisihkan Rp 150 ribu untuk biaya pungli dan preman di sepanjang jalan," jelasnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (11/6/2021).

Mahendra menjelaskan bahwa kerugian yang dihasilkan dari praktik ini sangat besar, khususnya supir truk yang berkurang pendapatannya. Sebab, biaya pungli masuk ke dalam uang jalan supir.

"Coba saja hitung, jika satu hari ada pergerakan truk ke arah pelabuhan sebanyak 1.000 truk di 250 hari kerja setahun, sudah berapa itu kerugianya," ungkapnya.

Dia berharap, pihak aparat bisa lebih memperketat pengamanan area pelabuhan. Selain itu, pihaknya juga berharap ada transparansi biaya pelabuhan untuk semua aktivitas.

Dari dialog yang dilakukan supir truk dengan Presiden Joko Widodo kemarin, praktik premanisme terjadi saat keadaan jalan sedang macet di mana preman naik ke atas truk, lalu menodongkan celurit kepada supir untuk dimintai uang.

Adapun pungli terjadi di sejumlah depo. Pengemudi truk dimintai uang Rp 5.000 - Rp 15.000 supaya bongkar muat bisa lebih dipercepat pengerjaannya. Jika tidak dibayar, maka pengerjaan bongkar muat akan diperlambat. Hal ini terjadi di Depo PT Greating Fortune Container dan PT Dwipa Kharisma Mitra Jakarta.

Saat mendengar keluhan supir tersebut, Presiden pun langsung menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak praktik premanisme dan pungli ini.


[Gambas:Video CNBC]

(wia)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading