Rayu Kubu Republik, Biden Usul Pajak Korporasi Minimum 15%

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menawarkan pembatalan kenaikan pajak perusahaan setinggi 28% yang diusulkannya selama negosiasi dengan Partai Republik pada Kamis (3/6/2021).

Sebagai gantinya, Biden akan menetapkan tarif pajak minimum 15% yang bertujuan untuk memastikan semua perusahaan membayar pajak. Menurut dua sumber pemerintahan AS yang mengetahui masalah tersebut, langkah ini diambil Biden untuk menuntaskan kesepakatan infrastrukturnya.

Sebagai imbalannya, Partai Republik, partai rival dari Demokrat di kubu Biden, harus menyetujui setidaknya pengeluaran infrastruktur baru sebesar US$ 1 triliun.

Dengan perubahan itu, pendanaan untuk rencana tersebut akan sangat bergantung pada peningkatan penegakan pajak, menghapus keringanan pajak warisan untuk keluarga kaya serta sumber-sumber lain seperti dana bantuan senilai US$ 75 miliar atau Rp 1.073 triliun (kurs Rp 14.300/US$) untuk Covid-19 yang tidak terpakai.

Baca: Google cs Dipajaki! AS Nego, Tunda Tarif Impor 6 Negara Ini

Sebelumnya banyak perusahaan yang sedikit dan bahkan tidak sama sekali membayar pajak.

Saat ini banyak perusahaan menunjukkan keuntungan besar pada laporan laba rugi tetapi mengalihkan kewajiban mereka ke negara-negara yang lebih ramah pajak alias negara 'surga' pajak (tax haven countries).

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan proposal Biden "harus sepenuhnya dapat diterima" oleh Partai Republik yang ingin meninggalkan pemotongan pajak perusahaan tahun 2017.

"Kami terbuka untuk opsi lain," kata Psaki, selama mereka tidak menaikkan pajak untuk orang yang berpenghasilan kurang dari US$ 400.000 [Rp 6 miliar], sebagaimana dilansir dari Reuters, Jumat (4/6/2021).

Rencana alternatif Biden ini mengasumsikan penerimaan pendapatan dari pajak sebesar US$ 1,7 triliun selama 15 tahun untuk membayar anggaran pengeluaran baru selama 8 tahun ke depan.

Dana tersebut akan mencakup US$ 700 miliar dari peningkatan penegakan pajak yang ada, US$ 200 miliar dari mengakhiri keringanan pajak capital gain atas warisan besar, serta US$ 75 miliar dana Covid-19 yang tidak terpakai.

Sisanya akan datang dari proposal lain termasuk menyetop subsidi bahan bakar fosil tertentu, biaya baru untuk jarak tempuh truk komersial dan pajak perusahaan minimum sebesar 15%.

Proposal anggaran awal Biden ini mengusulkan US$ 2,25 triliun untuk belanja infrastruktur dan pendapatan baru, termasuk US$ 857,8 miliar dari proposal sebelumnya untuk menaikkan pajak penghasilan perusahaan dari 21% menjadi 28%.

Biden memiliki pertemuan yang dijadwalkan dengan Senator Republik Shelley Moore Capito, negosiator utama partai untuk infrastruktur, pada Jumat ini waktu AS (4/6/2021).

Baca: Duh! Bursa Asia Berguguran, Waspada Profit Taking di Bursa RI

(tas/tas)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Biden Kembalikan Pajak 10 Juta Pengangguran AS