
Pemerintah Kurangi PLTD, Kecuali di Daerah Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM), salah satunya dengan mengurangi operasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Bahkan, sebanyak 5.200 unit PLTD yang tersebar di 2.130 lokasi akan dikonversi menjadi pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT).
Namun, setidaknya ada dua daerah yang dikecualikan untuk kebijakan ini, yakni Maluku dan Maluku Utara.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, pihaknya memberikan izin atau relaksasi untuk membangun PLTD di dua daerah tersebut, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Dia mengatakan, relaksasi ini diberikan agar daerah tersebut segera mendapatkan akses listrik.
"Kami beri relaksasi ke PLN untuk bangun PLTD, yang penting nyala dulu," ucapnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (27/05/2021).
Dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan PT PLN (Persero) dalam rangka mematangkan rencana dan mempercepat pelaksanaan elektrifikasi di 97 lokasi di Maluku dan Maluku Utara.
"Daripada nunggu gelap terus, gelap gulita, kita kekeh efisiensi, untuk 3T saya merem, yang penting nyala dulu," tegasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, meski nanti dibangun PLTD, tapi bukan berarti selamanya sumber listrik akan dipasok dari PLTD. Transisi ke Energi Baru Terbarukan (EBT) akan terus didorong, paling tidak 5-10 tahun ke depan.
"Tapi kami sampaikan, setelah PLTD, ada transisi ke EBT. Awalnya PLTD boleh, pada akhirnya 5-10 tahun ke depan paling lama. Untuk 97 lokasi desa ini akan diterangi," tuturnya.
Sebelumnya, PLN menyampaikan demi mengejar bauran energi baru terbarukan (EBT) di sektor kelistrikan, PLN bakal mengonversi 5.200 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di 2.130 lokasi terpencil ke pembangkit EBT.
Wakil Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo mengatakan penggunaan BBM sebagai bahan bakar pembangkit di daerah terpencil memiliki ongkos yang sangat mahal.
"Menggunakan BBM di daerah terpencil dengan biaya transport yang tinggi itu mendekati 3.500-4.500 per kWh," paparnya dalam 'Kompas Talks bersama IESR' melalui kanal YouTube, Selasa (2/3/2021).
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Dorong Energi Bersih, PLN Pensiunkan 5.200 Pembangkit BBM