Demi Ekonomi Bangkit, Pemda Harus Percepat Belanja Daerah

Rahajeng KH, CNBC Indonesia

20 May 2021 17:55

Foto: Menko Airlangga: Pentingnya BPD Dorong Pemulihan Ekonomi Daerah (CNBC Indonesia TV)

Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pemerintah daerah untuk mempercepat belanja daerah untuk menggerakan perekonomian. Dia menegaskan belanja daerah memiliki peranan vital mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di masa pandemi ini.

"Data terakhir menunjukan dana pemerintah daerah di perbankan masih sangat besar, ada Rp 182 triliun per Maret 2021. Ini adalah dana yang disimpan dan tidak berputar di masyarakat, diharapkan dana sebesar ini akan berpengaruh jika diputarkan di masyarakat," kata Airlangga dalam CNBC VIP Forum, Kamis (20/05/2021).

"Kami himbau masing-masing daerah mempercepat belanja atau pengeluaran untuk pemulihan ekonomi nasional, karena pertumbuhan ekonomi nasional adalah agregat dari pemulihan ekonomi daerah masing-masing," tambahnya.

Baca:

OJK Catat NPL Seluruh BPD di Bawah 3%

Apalagi pada kuartal I-2021 hanya ada 10 provinsi yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Airlangga mengartikan hal ini sebagai urgensi untuk melakukan perbaikan aktivitas bisnis di daerah yang bisa menggerakan perekonomian.

Dia menyebutkan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kuartal I-2021 yakni Papua tumbuh 14,28%, Maluku Utara 13,45% karena sektor pertambangan, dan Yogyakarta 6,14%. Provinsi lainnya yang tumbuh positif yakni Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua Barat, dan Bangka Belitung.

"Untuk 24 daerah lain yang belum tumbuh positif dan memiliki Bank Pembangunan Daerah (BPD) inilah yang harus didorong, karena dengan pemulihan ekonomi penyerapan tenaga kerja bisa dilakukan," kata Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kompak menyentil Pemerintah Daerah (Pemda). Kali ini terkait penggunaan anggaran yang tidak dilakukan secara maksimal.

Padahal, pusat mengalokasi anggaran besar kepada Pemda untuk segera digunakan membantu masyarakat agar bisa ikut mendorong pemulihan ekonomi Nasional. Namun, anggaran tersebut alih-alih dicairkan malahan diendapkan di Bank.

Dalam jangka pendek, pemerintah menurutnya akan tetap fokus dalam menjaga sinergi kebijakan ekonomi dan penangana kesehatan untuk mendukung pemulihan. PPKM Mikro dan Vaksinasi Covid-19 masih menjadi kunci percepatan kepercayaan masyarakat untuk bisa beraktivitas kembali dan mendorong konsumsi.

Dia juga mengungkapkan dalam pemulihan ekonomi, peran Bank Pembangunan Daerah sangat besar terutama untuk memaksimalkan potensi di daerah masing-masing. Salah satu upaya yang dilakukan melalui penempatan dana di BPD, dan telah tersalurkan pada lebih dari 422 ribu debitur.

"Penempatan dana perbankan di BPD sangat strategis untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi di daerah. Pembangunan daerah juga bisa dibantu dengan memaksimalkan potensi di daerah masing-masing," katanya.

Dia menambahkan saat ini sebanyak Rp 16,25 triliun telah ditempatkan di BPD dengan total penyaluran kredit Rp 73,98 triliun dan leverage yang cukup tinggi. Menurutnya hal ini bisa memberikan multiplier effect terhadap perekonomian daerah dan daya beli masyarakat.

BPD juga berperan dalam mendorong pemulihan UMKM melalui penyaluran KUR. Saat ini penyaluran KUR yang dilakukan BPD tercatat Rp 3,18 triliun atau 24,31% dari total plafon KUR senilai Rp 13,36 triliun di 2021.

"BPD memiliki peran strategi untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah dan momentum pandemi Covid-19 perlu dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi BPD. Dengan begitu bisa menjadi lebih kompetitif, kuat, dan berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional," kata dia.