Sri Mulyani Ungkap Jurus PDB RI Bisa Tumbuh 6% Tiap Tahun

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap ramuan yang bisa membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dari level sekitar 5% menjadi 6%.

Hal tersebut dikemukakan Sri Mulyani saat menyampaikan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2022 dalam sidang paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Kamis (20/5/2021).

"Dengan berbagai langkah reformasi struktural tersebut maka potensi pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dari level sekitar 5% menjadi level sekitar 6% per tahun," kata Sri Mulyani.

Pertama, dari sisi perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan tenaga kerja harus terus-menerus menjadi bagian sentral dalam peningkatan produktivitas maupun daya saing Indonesia.

Hasil kajian Kementerian Keuangan dan ADB menunjukkan bahwa kemampuan adopsi teknologi dan inovasi berpotensi meningkatkan 0,55% pertumbuhan ekonomi per tahun selama dua dekade ke depan.

Baca: Rencana Sri Mulyani Soal Tax Amnesty Bikin Parno Pengusaha

Kedua dari sisi pembangunan infrastruktur yang juga terus dilanjutkan untuk menutup gap infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adopsi teknologi.

G20 Surveillance Note yang disampaikan pada Virtual Meeting G-20 Leaders' Summit, 21 November 2020 menunjukkan bahwa 1⁄2% PDB untuk belanja infrastruktur berpotensi mendorong tambahan 1% pertumbuhan ekonomi per tahun dalam empat tahun berikutnya.

"Asesmen ini kembali menegaskan bahwa realokasi belanja ke arah belanja produktif perlu terus dilanjutkan dan diperkuat. Selain itu, belanja infrastruktur harus diikuti dengan perencanaan dan procurement yang baik, sehingga kualitas infrastruktur yang dibangun dan dampak multiplier-nya dapat maksimal," ujar Sri Mulyani.

Menurut dia, iklim usaha yang kurang kondusif, birokrasi dan regulasi yang rumit dan belum efisien, serta high-cost economy menjadi penghambat investasi dan daya saing ekspor.

"Reformasi birokrasi berbasis kinerja dan efisiensi harus dilakukan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah," katanya.

Menurutnya, kondisi Covid-19 yang mengharuskan perubahan cara kerja dengan mengandalkan sistem komunikasi digital, harus dijadikan sebagai momentum perbaikan efisiensi agar perekonomian Indonesia mampu bertransformasi.

"SDM-nya harus berkualitas, infrastrukturnya harus mendukung, iklim usaha harus dipermudah. Pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk kemudahan investasi dan simplifikasi regulasi harus berjalan efektif," jelasnya.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Hot News: UMP Naik Tipis, Hingga Srimul Khawatir Covid Naik