Jokowi Tugaskan Bahlil Kejar Investasi Rp 1.200 T di 2022

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan target ambisius Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada pihaknya. Di mana pada 2022 investasi diharapkan bisa tercapai hingga Rp 1.200 triliun.

Target investasi yang mencapai Rp 1.200 triliun tersebut, kata Bahlil berkaitan dengan implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Pak Presiden besar harapannya terhadap undang-undang Cipta Kerja, target 2022 di atas Rp 1.100 triliun. Pertumbuhan (ekonomi) di atas 5%, investasi kita harus Rp 1.100 triliun sampai Rp 1.200 triliun," jelas Bahlil dalam siaran YouTube BKPM TV, Senin (10/5/2021).

Baca: Di Depan Menteri Bahlil, Bima Arya Protes Keras Soal OSS!

Melihat target yang ambisius tersebut, Walikota Bogor sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya Sugiarto memandang lewat perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS justru akan menghambat realisasinya.

"Pak Jokowi punya target ambisius, daerah serapannya gak maksimal, perencanaannya amburadul. Kita lihat OSS sama dengan Sistem Informasi Peraturan Daerah (SPID). Tahapannya jelas, Bahkan Pak Jokowi bisa cek real time anggarannya. Tapi persoalannya adalah tim dari Kemendagri punya persoalan terkait sosialisasi dan teknisnya," jelas Bima.

"Akselerasi regulasi turunan harus betul-betul kuat. Kejelasan pemerintah sejauh mana diberikan ruang untuk menjalankan aplikasi yang sudah ada. Karena kalau sangat kaku, dan OSS live Juni, (aplikasi) yang lain gak boleh, kita berat. Kita masih banyak aplikasi-aplikasi yang berjalan dengan baik," kata ima melanjutkan.

Pembenahan yang harus dilakukan, kata Bhima banyak sekali, belum lagi di daerah. Sementara untuk melakukan digitalisasi rencana detail tata ruang (RDTR) membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, dan kalau RDTR tidak terintegrasi atau tidak terdigitalisasi, akibatnya izin investasi tidak akan keluar.

"Ketika Presiden (Joko Widodo) bilang perekonomian positif, recovery, dan rebound, justru OSS ini bukan mempercepat, tapi menghambat. Kami di Bogor sudah melihat dan membaca itu menghambat," ujar Bima.

"Kita udah jalan kok dengan smart kita, hitungan hari jelas. Semua bisa online. Sekarang (dengan sistem OSS baru) semua kembali ke fase awal untuk menggagas itu," kata Bima melanjutkan.

Kendati demikian, kata Bima seluruh 98 walikota se-Indonesia mendukung dengan wacana OSS yang baru. Tapi banyak hambatan, sementara di daerah tidak ingin hanya menjadi saran sosialisasi target pemerintah pusat dan ingin menjadi referensi kebijakan.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bima Arya Sowan Jokowi Saat Isu Reshuffle Kabinet Berembus